MAGELANG | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat pengawasan terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), hingga memasuki Ramadan.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan, penimbunan barang, serta praktik permainan harga yang berpotensi merugikan masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh jajaran terkait meningkatkan pengawasan di lapangan.
Bahkan, aparat penegak hukum diminta bertindak tegas apabila menemukan indikasi pelanggaran dalam rantai distribusi maupun perdagangan bahan pangan.
Untuk mendukung langkah tersebut, Luthfi menginstruksikan pembentukan dan penguatan Satgas Pengendalian Harga yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), serta instansi terkait lainnya.
Instruksi itu disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (SIGAP) 2026 di Pendopo Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Kamis (5/11/2026).
“Yang paling pokok adalah bikin Satgas Pengendalian Harga. Polda mainkan, kemudian jajaran BUMD ikut, untuk operasi pasar, untuk pengendalian, dan sebagainya,” kata Luthfi.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh sebatas memantau perkembangan harga di pasar.
Pemerintah bersama aparat harus memastikan tidak ada pihak yang sengaja menahan pasokan atau melakukan spekulasi untuk memperoleh keuntungan dengan menaikkan harga secara tidak wajar.
Luthfi secara khusus meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah menindak setiap pelanggaran yang ditemukan.
“Saya sudah sampaikan ke Ditreskrimsus, sampai ada penimbunan, sampai ada permainan harga, sampai ada membuat stok, lakukan penegakan hukum yang jelas,” tegasnya.
Usai rapat, Luthfi kembali menekankan pentingnya pengawasan lintas sektor.
Pemerintah provinsi, kepolisian, kejaksaan, hingga pemerintah kabupaten dan kota harus bergerak bersama agar potensi gejolak harga dapat dicegah sejak dini.
Selain pengawasan, pemerintah juga diminta memperhatikan kelancaran distribusi bahan pangan.
Wilayah yang memiliki kelebihan produksi harus mampu memasok daerah yang mengalami kekurangan, sehingga tidak terjadi ketimpangan ketersediaan barang.
Bawang merah dan cabai menjadi komoditas yang mendapat perhatian khusus karena sentra produksinya tersebar tidak merata di Jawa Tengah.
“Bawang merah harus tersebar rata di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, kabupaten/kota penghasil cabai harus kita distribusikan. Kemudian bahan pokok penting lainnya secara bersama-sama,” ujarnya.
Luthfi juga mengingatkan kepala daerah agar mengambil peran langsung dalam membangun kerja sama perdagangan antardaerah.
Koordinasi distribusi pangan, menurutnya, tidak semestinya hanya mengandalkan komunikasi antarpedagang.
“Bagi daerah defisit, jalin kerja sama antardaerah dengan daerah surplus. Tidak usah gengsi. Jangan pedagangnya yang koordinasi antarpedagang, kepala daerah yang koordinasi,” tandasnya.
Di sisi lain, BUMD didorong menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi petani.
Peran tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus menjaga ketersediaan bahan pangan di tingkat konsumen.
Pemerintah daerah juga diminta memperluas pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Program tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keterjangkauan harga, khususnya saat permintaan masyarakat meningkat menjelang perayaan hari besar keagamaan.
Gubernur menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan perencanaan yang terukur.
Pemerintah harus memiliki data mengenai ketersediaan stok, kebutuhan konsumsi, serta jalur distribusi agar langkah antisipasi bisa dilakukan sebelum harga mengalami lonjakan.
“Jadi stabilisasi harga ini bukan pekerjaan yang asal-asalan, tetapi melalui by design yang terencana,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Fauzan Hasan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Mohamad Noor Nugroho, jajaran Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
Dalam agenda yang sama, Ahmad Luthfi menyerahkan bantuan Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI KEKDA) secara simbolis kepada 10 kelompok penerima dari sejumlah kabupaten/kota.
Kegiatan juga diisi dengan penandatanganan kesepakatan pasokan bahan pangan pokok yang melibatkan pelaku usaha, koperasi, badan usaha milik petani, kelompok tani, hingga petani champion.
Kesepakatan tersebut diharapkan memperkuat rantai pasok dan mempercepat distribusi komoditas pangan antardaerah.
Dengan sinergi tersebut, pemerintah menargetkan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga dan gejolak harga menjelang Nataru maupun Ramadan dapat ditekan. (dkp)
