SEMARANG, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Ia menegaskan agar tidak ada satu pun kegiatan yang terhambat atau tidak terserap optimal menjelang akhir tahun anggaran.
“Serapan anggaran perlu terus ditingkatkan. Deviasi yang masih tinggi harus segera digenjot agar pada Desember 2025 nanti seluruh program bisa terealisasi maksimal. Termasuk percepatan pelaksanaan program nasional, provinsi, hingga kegiatan yang melibatkan kabupaten dan kota. Evaluasi ini penting agar semuanya berjalan tepat waktu,” ujar Ahmad Luthfi seusai memimpin Rapat Evaluasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan III 2025 di Kantor Gubernur, Selasa (21/10/2025).
Ia menambahkan, hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk memastikan seluruh anggaran dapat terserap 100%. Gubernur tidak ingin adanya hambatan yang berpotensi menjadi “trouble spot” dalam perencanaan program tahun 2026.
Menurutnya, percepatan paling dibutuhkan pada kegiatan fisik yang sempat mengalami penyesuaian akibat adanya Instruksi Presiden (Inpres).
“Kegiatan fisik memang butuh dorongan lebih karena ada perubahan akibat Inpres. Semua OPD harus bekerja kolaboratif agar tidak ada hambatan. Saat ini realisasi serapan baru mencapai 65,57 persen, jadi masih harus kita percepat bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, memaparkan bahwa berdasarkan data per 30 September 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 65,57 persen dari target Rp 24,5 triliun, atau sekitar Rp 16,13 triliun.
Rinciannya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 68,8 persen atau Rp 10,74 triliun, dana transfer 59,79 persen atau Rp 5,26 triliun, serta pendapatan sah lainnya sebesar Rp 110,29 miliar (67,59 persen).
Adapun realisasi belanja daerah tercatat 58,9 persen atau Rp 14,81 triliun dari total anggaran Rp 25,15 triliun.
Komponen terbesar berasal dari biaya operasional 62,72 persen atau Rp 10,06 triliun, diikuti belanja modal 23,32 persen, belanja tak terduga (BTT) 13,11 persen, dan transfer ke daerah 60,46 persen.
“Angka ini sebenarnya masih dalam kisaran rata-rata nasional. Hanya saja memang ada sisa kas sekitar Rp 600 miliar karena realisasi belanja belum seimbang dengan realisasi pendapatan,” ungkap Sumarno.
Ia menuturkan, menurunnya realisasi pendapatan dan belanja pada tahun ini disebabkan adanya realokasi anggaran setelah terbitnya Inpres Efisiensi serta penyesuaian dengan visi-misi Gubernur baru.
Salah satu sektor yang paling terpengaruh adalah penerimaan pajak daerah, terutama dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang baru terealisasi 49,79 persen akibat turunnya penjualan kendaraan baru.
“Untuk mengoptimalkan penerimaan, kami berkoordinasi dengan Polda Jateng guna melaksanakan operasi kepatuhan kendaraan bermotor,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Jateng juga mencatat kemajuan sejumlah program prioritas nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di 1.308 Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG), serta program Tiga Juta Rumah, dengan 10.137 unit (57,89 persen) telah terbangun dari target 17.510 unit.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pun menunjukkan progres signifikan, dengan 8.523 unit terbentuk—3.891 di antaranya telah beroperasi di 35 kabupaten/kota, sementara sisanya masih tahap persiapan.
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis juga sudah terealisasi 100 persen di 881 puskesmas, sedangkan Sekolah Rakyat telah berdiri 13 sekolah baru dengan total 1.160 siswa.
Dengan berbagai capaian tersebut, Pemprov Jateng menargetkan seluruh OPD dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan agar seluruh program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (rs)
