SEMARANG | Kabarjateng.id – Mulai turunnya hujan di sejumlah daerah Jawa Tengah membawa harapan baru bagi sektor pertanian.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) kini semakin optimistis target produksi padi sebesar 10,5 juta hingga 11 juta ton pada akhir 2026 dapat direalisasikan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, turunnya hujan dalam beberapa hari terakhir menjadi peluang bagi petani untuk kembali mengoptimalkan lahan pertanian setelah menghadapi periode kemarau.
Ia berharap kondisi cuaca terus membaik sehingga target produksi padi yang telah ditetapkan dapat tercapai hingga penghujung tahun.
“Alhamdulillah kemarin sudah mulai hujan. Semoga sampai Desember nanti kita mampu mencapai target 10,5–11 juta ton padi,” ujar Luthfi, Sabtu (31/10/2026).
Optimisme tersebut didukung capaian produksi padi Jawa Tengah yang telah menyentuh 8,5 juta ton selama periode Januari hingga September 2026.
Dengan capaian itu, pemerintah daerah masih harus menggenjot produksi dalam tiga bulan terakhir agar sasaran tahunan bisa terpenuhi.
Sebagai perbandingan, produksi padi Jawa Tengah sepanjang 2025 tercatat sekitar 11,5 juta ton.
Capaian tersebut menempatkan Jateng sebagai salah satu daerah penting dalam menopang ketahanan pangan nasional.
Luthfi menegaskan, pemerintah akan terus mengupayakan berbagai langkah untuk menjaga produktivitas pertanian.
Terlebih, ketersediaan air menjadi faktor krusial dalam menghadapi perubahan musim yang tidak berlangsung bersamaan di seluruh daerah.
Sebelumnya, Pemprov Jateng telah menyiapkan sejumlah strategi menghadapi ancaman kekeringan.
Langkah itu mencakup pemetaan daerah rawan kekurangan air, optimalisasi waduk dan embung, hingga pembenahan jaringan irigasi.
Dukungan pasokan air juga dilakukan melalui program pompanisasi dan pipanisasi dengan melibatkan TNI-Polri serta instansi terkait.
Upaya tersebut difokuskan pada lahan pertanian yang membutuhkan tambahan sumber air.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, luas sawah tadah hujan mencapai 242.826 hektare.
Sementara sawah yang ditunjang jaringan irigasi tercatat seluas 530.748 hektare.
Kedua jenis lahan tersebut memerlukan strategi pengelolaan air yang berbeda.
Untuk sawah tadah hujan, pemerintah mendorong pemanfaatan irigasi perpompaan.
Adapun pada sawah beririgasi, perbaikan dan optimalisasi saluran tersier menjadi perhatian.
Selain menjaga ketersediaan air, pemerintah juga menyiapkan perlindungan bagi petani melalui program asuransi usaha tani.
Program ini ditargetkan mencakup 10.000 hektare lahan guna mengantisipasi kerugian akibat puso maupun gagal panen.
Luthfi menjelaskan, keberadaan asuransi tersebut diharapkan menjadi penyangga ekonomi petani apabila lahan mereka mengalami kerusakan akibat banjir atau bencana lainnya.
“Asuransi gagal panen untuk mem-backup, jadi jangan sampai nanti kena puso, kena banjir, dan gagal panen. Itu nanti akan membantu masyarakat kita, khususnya para petani, agar tetap mempunyai modal dasar untuk melanjutkan kegiatan meskipun gagal panen,” jelasnya.
Dengan perlindungan tersebut, petani diharapkan tidak kehilangan seluruh modal usaha ketika menghadapi kegagalan panen dan tetap bisa melanjutkan aktivitas pertanian pada musim tanam berikutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, menjelaskan bahwa pola tanam di setiap daerah tidak sama.
Penentuan musim tanam sangat bergantung pada kondisi lahan serta ketersediaan sumber air.
Di kawasan Pantura, misalnya, sebagian petani menjalankan dua kali musim tanam padi dengan diselingi tanaman pertanian lainnya.
Sedangkan daerah yang memiliki dukungan air memadai memungkinkan petani melakukan penanaman padi hingga tiga kali dalam setahun.
Menurut Defransisco, pengelolaan air menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan pola tanam.
Selain itu, pemanfaatan teknologi dan modernisasi pertanian juga dapat meningkatkan hasil produksi meskipun jumlah musim tanam terbatas.
Pemprov Jateng turut memanfaatkan program Pilar Jateng sebagai instrumen pemetaan sektor pertanian.
Melalui program tersebut, pemerintah dapat mengetahui kondisi lahan, jaringan irigasi, serta ketersediaan dan kelayakan alat mesin pertanian.
Data itu menjadi dasar dalam menentukan bentuk bantuan maupun intervensi yang dibutuhkan kelompok tani agar lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kedatangan musim hujan di Jawa Tengah berlangsung secara bertahap.
Wilayah di sekitar Pegunungan Slamet dan Pegunungan Dieng diprediksi lebih dahulu memasuki musim hujan.
Daerah tersebut meliputi sebagian wilayah utara Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, hingga Wonosobo.
Sementara itu, sejumlah kawasan Pantura dan wilayah Jawa Tengah bagian timur diperkirakan baru mengalami awal musim hujan pada sekitar awal Desember.
BMKG juga mengingatkan adanya pengaruh fenomena El Niño yang masih perlu diwaspadai.
Meski demikian, dinamika atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) dan gelombang Rossby berpotensi mendukung pembentukan awan hujan.
Hasil analisis curah hujan harian BMKG menunjukkan hujan sudah mengguyur hampir seluruh wilayah Jawa Tengah.
Namun, distribusi dan intensitasnya masih berbeda-beda di setiap daerah.
Kondisi tersebut membuat pemerintah tetap harus mengantisipasi potensi kekurangan air di sejumlah sentra pertanian.
Sebab, turunnya hujan belum otomatis menjamin seluruh lahan memperoleh pasokan air yang mencukupi.
Kini, konsistensi curah hujan, kesiapan infrastruktur irigasi, serta perlindungan terhadap petani menjadi faktor penentu.
Berbagai langkah tersebut akan diuji untuk memastikan target produksi 10,5 juta hingga 11 juta ton padi Jawa Tengah pada akhir 2026 benar-benar tercapai. (dkp)
