JAKARTA | Kabarjateng.id – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Keberadaan tim tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk memperluas akses keuangan dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Apresiasi itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10).
Dalam kegiatan yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, melaporkan bahwa Indonesia kini memiliki 552 TPAKD yang tersebar di seluruh daerah.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Menurut dia, keberadaan TPAKD mendukung agenda Asta Cita, terutama dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Inklusi Keuangan Lampaui Target RPJMN
Friderica juga memaparkan perkembangan literasi dan inklusi keuangan nasional yang dipantau melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Survei tersebut diselenggarakan OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Berdasarkan laporan yang disampaikan dalam Rakornas, tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69 persen. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen
Capaian inklusi keuangan tersebut disebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.
Friderica menilai pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
“Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” katanya.
Perluasan akses keuangan diharapkan dapat membuka kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan formal, termasuk dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif.
Prabowo Apresiasi Pembentukan TPAKD
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menilai pembentukan TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota pada akhir 2024 sebagai pencapaian kelembagaan yang patut diapresiasi.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun kelembagaan tersebut.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.
Menurut Prabowo, keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pemerataan akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia.
Akses Keuangan Menjangkau Berbagai Kelompok
Prabowo turut menyoroti kehadiran perwakilan penerima manfaat dari berbagai kelompok masyarakat dalam Rakornas TPAKD 2026.
Mereka berasal dari beragam sektor pekerjaan dan kegiatan ekonomi, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.
“Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.
Kehadiran perwakilan tersebut mencerminkan upaya memperluas jangkauan layanan keuangan agar dapat dimanfaatkan masyarakat dari berbagai latar belakang.
Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan otoritas sektor keuangan, percepatan akses keuangan diharapkan dapat terus mendukung pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
