BOYOLALI | Kabarjateng.id – Penguatan sektor pertanian dan peternakan di Jawa Tengah membutuhkan lebih dari sekadar peningkatan produksi.
Pendampingan berkelanjutan, akses sarana produksi, serta kepastian pasar menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah dari Fraksi PKS, Amir Masduki, dalam kegiatan pelantikan 117 Duta Tani dan Ternak yang digelar Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan (BPPN) DPW PKS Jawa Tengah di kawasan Selo, Kabupaten Boyolali, pada 17–18 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut diikuti peserta dari wilayah Karesidenan Kedu dan Solo Raya.
Selain pelantikan, peserta mendapatkan pembekalan melalui Training for Trainer (TFT), materi dasar pertanian dan peternakan, serta praktik lapangan.
Program ini diharapkan melahirkan pendamping yang mampu menyebarluaskan pengetahuan sekaligus membantu petani dan peternak mengembangkan usaha produktif di daerah masing-masing.
Amir Masduki menegaskan, peningkatan produksi pangan harus dibarengi upaya memperbaiki kondisi ekonomi para pelaku usaha pertanian.
Menurutnya, petani masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari biaya produksi, akses permodalan, ketersediaan sarana pertanian hingga pemasaran hasil panen.
“Penguatan pertanian harus berangkat dari kebutuhan riil petani. Kita tidak cukup hanya mendorong produksi meningkat, tetapi juga harus memastikan biaya usaha tani terkendali, hasil panen terserap dengan harga yang layak, dan petani memiliki akses terhadap pengetahuan serta permodalan,” kata Amir.
Ia berharap keberadaan Duta Tani dan Ternak dapat menjadi jembatan antara kebutuhan petani di lapangan dengan program pendampingan yang tersedia.
Amir juga mengingatkan agar pelantikan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Para peserta perlu menjalankan pendampingan secara nyata, termasuk membantu mengidentifikasi persoalan usaha tani, meningkatkan keterampilan pengelolaan, serta memperluas jaringan pemasaran.
Jawa Tengah memiliki posisi strategis dalam mendukung ketersediaan pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi di provinsi ini sepanjang 2025 mencapai sekitar 9,30 juta ton gabah kering giling (GKG).
Produksi tersebut ditopang luas panen sekitar 1,67 juta hektare dengan produktivitas mencapai 55,55 kuintal per hektare.
Meski memiliki kapasitas produksi yang besar, peningkatan hasil pertanian belum tentu berbanding lurus dengan kesejahteraan seluruh petani.
Beban biaya pupuk, benih, tenaga kerja, sewa lahan, serta perubahan cuaca dan harga jual dapat memengaruhi pendapatan yang diterima petani.
Sementara itu, BPS Jawa Tengah mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Agustus 2026 mencapai 118,84. Angka tersebut meningkat 0,68 persen dibandingkan Juli 2026 yang berada di level 118,03.
Kenaikan itu dipengaruhi indeks harga yang diterima petani yang tumbuh 0,88 persen, lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,19 persen.
NTP menjadi salah satu indikator untuk melihat perkembangan daya tukar petani.
Namun, angka tersebut tidak secara langsung menggambarkan besaran pendapatan bersih setiap rumah tangga petani.
Amir menilai, data produksi dan indikator kesejahteraan perlu menjadi pertimbangan bersama dalam menentukan arah kebijakan pertanian.
“Jawa Tengah memiliki potensi pangan yang besar. Pekerjaan kita berikutnya adalah memastikan potensi itu memberikan manfaat ekonomi yang lebih baik bagi petani,” ujarnya.
Ia menambahkan, produktivitas perlu didukung efisiensi biaya, penguatan kelembagaan petani, kepastian pemasaran, dan pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Persoalan sarana produksi, terutama ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi, juga menjadi perhatian dalam pengembangan sektor pertanian.
Pemerintah telah mengatur mekanisme penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 beserta perubahan ketentuannya, termasuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2025.
Aturan tersebut antara lain mengatur alokasi, verifikasi penerima, harga eceran tertinggi, dan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.
Menurut Amir, petani membutuhkan informasi yang mudah dipahami mengenai persyaratan penerima, jumlah alokasi, serta jalur distribusi pupuk.
Pendampingan juga perlu membantu petani memahami penggunaan pupuk secara tepat agar biaya produksi lebih efisien.
“Pemerintah daerah, penyuluh, kelompok tani, serta pihak terkait perlu memperkuat koordinasi agar persoalan di lapangan dapat ditangani berdasarkan data dan kondisi nyata,” katanya.
Sebagai anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Amir menyebut pengawasan dan pembahasan kebijakan perlu diarahkan pada persoalan yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha pertanian.
Selain sarana produksi, perhatian juga perlu diberikan pada pengembangan pengolahan hasil panen dan perluasan akses pasar.
Ia mendorong terbangunnya kemitraan yang lebih kuat antara petani, koperasi, pelaku usaha, dan pembeli hasil pertanian.
Dengan pola tersebut, petani diharapkan tidak hanya menjual hasil dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga memperoleh peluang meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan, pengemasan, dan pemasaran secara bersama.
Ketua BPPN DPW PKS Jawa Tengah, H. Tugiman B. Semita, menjelaskan bahwa pelantikan Duta Tani dan Ternak merupakan bagian dari tiga program strategis yang dikembangkan organisasinya.
Program pertama berfokus pada peningkatan ekonomi kader dan masyarakat melalui pengembangan usaha pertanian serta peternakan yang produktif.
Program kedua berupa Sekolah Tani sebagai ruang pembelajaran bagi masyarakat yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai pertanian modern.
Adapun program ketiga diarahkan pada penguatan peran kader melalui kegiatan nyata dan pendampingan sosial-ekonomi di tengah masyarakat.
Selama dua hari pelaksanaan, para peserta mengikuti pembelajaran teori dasar, praktik lapangan, dan pembekalan mengenai metode pendampingan kelompok tani.
Melalui skema TFT, peserta dipersiapkan agar mampu meneruskan materi dan keterampilan yang diperoleh kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
Amir menilai, keberhasilan program tersebut perlu diukur melalui hasil nyata setelah pelatihan berakhir.
Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain jumlah kelompok tani yang mendapatkan pendampingan, penerapan pengetahuan baru, perkembangan usaha pertanian dan peternakan, hingga terbentuknya kemitraan pemasaran.
“Yang terpenting adalah dampaknya setelah kegiatan selesai. Kita perlu melihat apakah pengetahuan yang dibagikan benar-benar diterapkan, apakah petani memperoleh solusi atas persoalannya, dan apakah ada perbaikan dalam pengelolaan usaha mereka,” ungkapnya.
Melalui pembentukan 117 Duta Tani dan Ternak, BPPN DPW PKS Jawa Tengah berharap terbentuk jaringan pendamping pertanian dan peternakan yang mampu menjangkau masyarakat di wilayah Karesidenan Kedu dan Solo Raya.
Keberlanjutan program tersebut akan bergantung pada konsistensi para peserta dalam menjalin kerja sama dengan kelompok tani, penyuluh, pemerintah daerah, serta pelaku usaha.
Penguatan sumber daya manusia pertanian diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan di Jawa Tengah.
Namun, peningkatan produksi tetap perlu diimbangi kebijakan dan pendampingan yang mampu menekan biaya usaha, memperluas pasar, serta meningkatkan manfaat ekonomi bagi petani. (ar)
