SEMARANG | Kabarjateng.id — Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,80 persen pada semester I 2026 dinilai perlu diikuti perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
Pengembangan industri padat karya, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan ekonomi desa disebut memiliki potensi untuk memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi publik bertajuk “Dua Tahun Prabowo-Gibran, Masa Depan Industri Padat Karya dan Kerja Layak di Jateng” yang diselenggarakan Karya Milenial Serasi di Teman Teduh Cafe, Semarang, Jumat (23/10/2026).
Pengamat ekonomi Yusuf Wicaksono dan aktivis pemuda pro buruh Muhammad Raehan hadir sebagai narasumber dalam forum yang diikuti mahasiswa, pemuda, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tersebut.
Yusuf menilai pertumbuhan ekonomi daerah dapat menjadi modal untuk memperluas kesempatan kerja.
Namun, dampaknya terhadap masyarakat perlu dilihat dari kemampuan berbagai sektor usaha dalam menyerap tenaga kerja, termasuk melalui pengembangan industri, program pemerintah, dan aktivitas ekonomi di tingkat desa.
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Peluang Kerja
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam diskusi, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen secara kumulatif pada semester I 2026.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,80 persen.
Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,89 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen.
Perkembangan tersebut juga diikuti penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Pada Februari 2026, TPT Jawa Tengah tercatat sebesar 4,24 persen, turun 0,09 poin dibandingkan periode yang sama pada 2025.
“Pertumbuhan tersebut juga diiringi perbaikan di sektor ketenagakerjaan, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2026 tercatat 4,24 persen, turun 0,09 poin dibandingkan Februari 2025,” kata Yusuf.
Menurut dia, aktivitas badan usaha milik negara (BUMN), seperti Pertamina, Semen Gresik, Pupuk Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia, turut menjadi bagian dari pergerakan ekonomi yang perlu diperhatikan dalam upaya memperluas kesempatan kerja.
Pengembangan industri hilirisasi juga dinilai berpotensi meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dan membuka peluang usaha pendukung.
Salah satu proyek yang disoroti adalah pembangunan kilang bensin Pertamina di Cilacap yang dimulai pada April 2026.
Meski demikian, manfaat pengembangan industri terhadap penyerapan tenaga kerja perlu dilihat dari jumlah pekerjaan yang tercipta, keterlibatan tenaga kerja lokal, serta keberlanjutan pekerjaan setelah proyek berjalan.
Program MBG Berpotensi Membuka Lapangan Kerja di Daerah
Selain sektor industri, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan mengenai penciptaan lapangan kerja.
Program tersebut melibatkan tenaga kerja operasional sekaligus rantai pasok bahan pangan dari petani dan pelaku usaha lokal.
Yusuf menyebut setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperkirakan mempekerjakan sekitar 35 hingga 50 orang.
Dengan berkembangnya unit pelayanan di sejumlah daerah, program tersebut dinilai berpotensi menambah kebutuhan tenaga kerja.
“Di Kabupaten Semarang saja kurang lebih 28 SPPG. Secara agregat, penyerapan tenaga kerja ini ikut mendorong pertumbuhan ekonomi makro,” ujarnya.
Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Tengah yang dipaparkan dalam diskusi mencatat terdapat 3.826 SPPG di Jawa Tengah per Maret 2026.
Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam operasional program tersebut disebut mencapai sekitar 164.000 orang.
Dampak ekonomi MBG juga berpotensi menjangkau sektor pertanian dan UMKM melalui kebutuhan bahan pangan serta jasa pendukung.
Keterlibatan pemasok lokal menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan seberapa luas perputaran ekonomi program tersebut dirasakan masyarakat.
Namun, besarnya potensi penyerapan tenaga kerja perlu diimbangi dengan keberlanjutan operasional, kepastian pekerjaan, dan pengelolaan rantai pasok yang melibatkan pelaku usaha daerah.
Job Fair dan Kebutuhan Tenaga Kerja Terampil
Perluasan lapangan kerja juga membutuhkan akses informasi lowongan yang dapat menjangkau pencari kerja.
Salah satu upaya yang disoroti dalam diskusi adalah pelaksanaan Job Fair dalam rangka HUT ke-81 Jawa Tengah pada 20–21 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menyediakan 4.817 posisi pekerjaan dari berbagai perusahaan.
Bursa kerja itu menjadi salah satu sarana untuk mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan calon tenaga kerja.
Meski jumlah lowongan menjadi indikator tersedianya peluang kerja, kecocokan antara kualifikasi pencari kerja dan kebutuhan perusahaan tetap menjadi tantangan.
Keterampilan teknis, pengalaman, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan industri perlu diperhatikan agar lowongan yang tersedia dapat diisi secara optimal.
Data BPS yang turut dibahas menunjukkan tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah mencapai 4,30 persen pada Mei 2026.
Lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi, yakni 7,74 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lowongan belum otomatis menyelesaikan persoalan pengangguran.
Kesesuaian pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha menjadi bagian penting dalam memperluas akses kerja.
Upah Minimum dan Perlindungan Pekerja Jadi Perhatian
Sementara itu, Muhammad Raehan menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja perlu diikuti peningkatan kualitas pekerjaan.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan industri padat karya tidak cukup diukur dari jumlah orang yang bekerja, tetapi juga dari upah, perlindungan pekerja, dan keberlanjutan hubungan kerja.
Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386, naik 7,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Adapun kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 berkisar antara 4,79 persen di Kabupaten Blora hingga 7,53 persen di Kabupaten Kendal. UMK tertinggi berada di Kota Semarang sebesar Rp3.701.709.
Kenaikan upah minimum tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan kebijakan pengupahan.
Namun, peningkatan kesejahteraan pekerja juga berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, kepastian kerja, dan penerapan perlindungan tenaga kerja.
Karena itu, pengembangan industri padat karya perlu disertai perhatian terhadap standar kerja yang layak.
Perluasan kesempatan kerja diharapkan tidak hanya menambah jumlah pekerja, tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Kebijakan Pupuk dan Penguatan Ekonomi Desa
Dalam diskusi tersebut, kebijakan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang berlaku sejak 22 Oktober 2025 juga disoroti sebagai salah satu faktor yang dapat mendukung aktivitas ekonomi pertanian.
Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram. Sementara itu, harga pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
Penurunan harga pupuk berpotensi mengurangi beban biaya produksi petani.
Di Jawa Tengah, sektor pertanian juga memiliki keterkaitan dengan program MBG melalui penyediaan bahan pangan untuk kebutuhan operasional SPPG.
Keterhubungan tersebut membuka peluang bagi petani dan pelaku UMKM untuk terlibat dalam rantai pasok program pemerintah.
Dengan pengelolaan yang baik, permintaan bahan pangan dapat menjadi salah satu penopang kegiatan ekonomi di perdesaan.
Meski demikian, manfaat kebijakan tersebut tetap perlu dilihat dari kondisi biaya produksi, kepastian pasar, serta kemampuan petani memperoleh harga jual yang memadai.
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kualitas Lapangan Kerja Jadi Tantangan
Diskusi yang diselenggarakan Karya Milenial Serasi tersebut menempatkan pengembangan industri padat karya, program MBG, penguatan ekonomi desa, dan akses bursa kerja sebagai sejumlah faktor yang berpotensi mendukung penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah.
Di sisi lain, angka pengangguran lulusan SMK dan kebutuhan peningkatan kesejahteraan pekerja menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan belum selesai.
Pertumbuhan ekonomi perlu diikuti penciptaan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri.
Ke depan, keberlanjutan program penciptaan lapangan kerja perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pekerjaan, perlindungan tenaga kerja, serta penguatan hubungan antara dunia pendidikan dan dunia usaha.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur melalui pertumbuhan produk domestik regional bruto atau jumlah lowongan yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak dan menikmati peningkatan kesejahteraan. (Whs)
