SEMARANG | Kabarjateng.id — Provinsi Jawa Tengah mencatat kenaikan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025. Setelah menempati posisi keempat pada tahun lalu, Jawa Tengah kini berada di peringkat tiga nasional.
Kenaikan tersebut muncul di tengah turunnya indeks demokrasi nasional tahun ini.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai capaian itu menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan keberhasilan itu lahir dari kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga iklim demokrasi.
“Alhamdulillah Jawa Tengah naik satu tingkat. Tahun lalu peringkat empat, sekarang menjadi peringkat tiga,” ujar Gus Yasin saat menghadiri Kick Off Evaluasi Nasional Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 di Semarang, Kamis (21/5/2026).
Partisipasi Warga Dorong Kenaikan Indeks
Gus Yasin menegaskan pemerintah tidak bisa membangun demokrasi tanpa dukungan masyarakat.
Menurutnya, kritik, saran, dan laporan warga membantu pemerintah membaca persoalan di lapangan.
Ia menjelaskan keterbukaan layanan publik serta kemudahan akses pengaduan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota ikut mendorong kenaikan nilai IDI Jawa Tengah.
“Demokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Masukan masyarakat membantu pemerintah mengambil langkah yang tepat,” katanya.
Selain aspek politik dan kebebasan berpendapat, Gus Yasin juga menyoroti faktor ekonomi dalam penilaian demokrasi.
Ia meminta dunia usaha ikut memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
Menurutnya, perusahaan harus memberi dampak nyata bagi lingkungan sekitar agar kualitas demokrasi Jawa Tengah terus meningkat pada tahun mendatang.
Pemerintah Pusat Apresiasi Capaian Jawa Tengah
Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, mengapresiasi kenaikan peringkat Jawa Tengah di tingkat nasional.
Ia menilai capaian itu menunjukkan persaingan positif antar daerah dalam memperkuat pembangunan dan kualitas demokrasi.
Meski begitu, Lodewijk mengingatkan kondisi demokrasi nasional justru mengalami penurunan.
Nilai IDI nasional turun dari 79,81 pada 2024 menjadi 78,19 pada 2025.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama agar seluruh daerah terus memperbaiki kualitas demokrasi.
“Penurunannya memang tidak drastis, tetapi ini menjadi cambuk bagi kita semua,” ujarnya.
Kualitas Demokrasi Berkaitan dengan SDM
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik, Sonny Harry B Harmadi, menegaskan kualitas demokrasi kini menjadi salah satu indikator penting pembangunan nasional.
Ia mengatakan pemerintah memasukkan IDI ke dalam dokumen pembangunan nasional maupun daerah, mulai dari RPJMN hingga RPJMD.
Menurut Sonny, daerah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi cenderung memiliki kualitas demokrasi yang lebih baik.
Sebaliknya, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi biasanya memiliki indeks demokrasi lebih rendah.
“Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat sangat memengaruhi kualitas demokrasi,” katanya.
Sonny juga mengingatkan pentingnya menjaga demokrasi dari politik identitas yang berpotensi memecah masyarakat.
Ia meminta seluruh pihak memperkuat inklusivitas, komunikasi publik, dan partisipasi warga dalam penyusunan kebijakan.
“Demokrasi harus memperkuat persatuan, bukan memecah masyarakat,” pungkasnya. (dkp)
