TEGAL | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan peningkatan kemantapan seluruh ruas jalan di wilayahnya dapat selesai pada tahun 2026.
Setelah pada 2025 berhasil mencapai tingkat kemantapan jalan sebesar 94 persen dan menempati posisi kedua secara nasional, kini Pemprov Jateng memfokuskan perbaikan pada sejumlah ruas yang mengalami penurunan kualitas.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperlancar mobilitas masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan hal itu saat menghadiri Rembug Pembangunan di Pendapa Ki Gede Sebayu, Kota Tegal, Senin (22/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para kepala daerah dari kawasan pengembangan Bregasmalang (Brebes, Tegal, Kota Tegal, Pemalang) serta Petanglong (Batang, Pekalongan, dan Kota Pekalongan).
Dalam paparannya, Luthfi mengungkapkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan adanya penurunan kondisi kemantapan jalan di beberapa daerah.
Penurunan tersebut tercatat di Kabupaten Brebes sekitar 18 kilometer atau 12 persen, Kabupaten Pekalongan 8 kilometer atau 8 persen, Kabupaten Tegal 3 kilometer atau 9 persen, Kabupaten Pemalang 14 kilometer atau 15 persen, serta Kabupaten Batang 4 kilometer atau 6 persen.
Sementara itu, Kota Tegal dan Kota Pekalongan tidak memiliki ruas jalan provinsi.
“Ini hasil evaluasi yang harus menjadi perhatian bersama di seluruh kabupaten dan kota,” ujarnya.
Untuk mendukung pencapaian target, Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan sejumlah alokasi anggaran pemeliharaan dan peningkatan jalan di berbagai daerah.
Kabupaten Brebes menerima anggaran pemeliharaan rutin sebesar Rp9,345 miliar untuk ruas sepanjang 143 kilometer.
Selain itu, terdapat pula alokasi Rp14,23 miliar untuk peningkatan jalan di ruas Bumiayu–Salem dan Sirampog–Bumiayu sepanjang 1,8 kilometer.
Brebes juga memperoleh anggaran rehabilitasi senilai Rp9,39 miliar untuk penanganan ruas Kersana–Bandungsari, Bandungsari–Pananggapan, dan Bandungsari–Salem dengan total panjang sekitar empat kilometer.
Sementara itu, Kabupaten Pemalang mendapatkan anggaran pemeliharaan rutin sebesar Rp6,1 miliar.
Kabupaten Pekalongan menerima Rp5,67 miliar untuk pemeliharaan rutin serta Rp5,27 miliar untuk peningkatan ruas Wiradesa–Kajen sepanjang satu kilometer.
Kabupaten Batang turut memperoleh alokasi Rp5,06 miliar untuk penanganan jalan sepanjang 76,99 kilometer.
Menurut Luthfi, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah.
Jalan yang baik akan mempercepat distribusi barang dan jasa serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, Jawa Tengah juga menjadi salah satu jalur utama perlintasan pemudik setiap tahun.
Karena itu, kondisi jalan yang mantap dinilai penting untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
“Targetnya, persoalan jalan bisa dituntaskan sehingga kemantapan jalan benar-benar sesuai harapan masyarakat,” kata Luthfi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUPR) Jawa Tengah untuk memastikan keterbukaan informasi terkait pelaksanaan proyek jalan.
Kepala DPUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menyampaikan bahwa seluruh alokasi anggaran untuk ruas jalan provinsi telah disusun sesuai kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan.
“Seluruhnya sudah kami susun berdasarkan prioritas kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Luthfi menegaskan bahwa informasi terkait proyek jalan harus disampaikan secara transparan kepada publik, mulai dari lokasi pekerjaan, proses pengadaan, hingga progres penyelesaiannya agar masyarakat dapat ikut memantau perkembangan pembangunan. (dkp)
