SEMARANG | Kabarjateng.id — DPRD Kota Semarang meminta pemerintah kota memperkuat langkah antisipasi banjir menjelang puncak musim penghujan.
Sejumlah upaya dinilai perlu dipercepat, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan drainase, pemeriksaan pompa air, hingga perlindungan fasilitas kesehatan di kawasan rawan banjir.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, menegaskan bahwa penanganan banjir harus disesuaikan dengan karakteristik ancaman di setiap wilayah.
Menurutnya, banjir akibat luapan sungai memiliki risiko berbeda dengan genangan yang terjadi karena aliran air di saluran drainase tidak berjalan lancar.
Politikus PDI Perjuangan yang akrab disapa Pilus itu mencontohkan ancaman luapan sungai di kawasan Dinar Indah, Tembalang, dan Sungai Plumbon.
Sementara itu, persoalan genangan akibat terhambatnya aliran drainase juga menjadi perhatian, salah satunya di wilayah Gayamsari.
“Ancaman banjir di Semarang ini ada dua tipe. Pertama, banjir limpasan atau jebolan sungai seperti di Dinar Indah Tembalang dan Sungai Plumbon yang risikonya berat. Kedua, banjir akibat antrean air saluran seperti di Gayamsari. Semuanya tidak boleh diabaikan dan harus diantisipasi,” kata Pilus seusai Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang, Selasa (13/10/2026).
Ia meminta Pemerintah Kota Semarang tidak menunda pekerjaan pengerukan sungai, terutama pada titik-titik yang berpotensi meluap ketika curah hujan meningkat.
Berdasarkan informasi dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU), dari sekitar 30 sungai yang ada di Kota Semarang, pengerjaan baru dilakukan pada lima sungai.
Menurut Pilus, percepatan pekerjaan tersebut penting dilakukan sebelum memasuki November.
Kapasitas sungai dalam menampung debit air perlu diperhatikan agar risiko banjir dapat ditekan, terutama di kawasan yang selama ini kerap terdampak.
Selain pengerukan sungai, DPRD juga menyoroti kinerja stasiun pompa air.
Pemerintah kota diminta mengevaluasi kesiapan dan efektivitas pompa agar air yang menggenangi permukiman maupun jalan dapat segera surut.
Evaluasi tersebut diharapkan mampu mencegah terulangnya persoalan genangan berkepanjangan seperti pada tahun sebelumnya.
Perhatian juga diarahkan pada kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Pilus mengapresiasi Dinas Kesehatan Kota Semarang yang telah melakukan pemetaan fasilitas kesehatan hingga tingkat kecamatan.
Namun, ia mengingatkan agar langkah pengamanan sarana dan peralatan medis segera dilakukan, khususnya di puskesmas yang berada di wilayah rawan banjir.
“Fasilitas dan alat-alat medis harus disiapkan dan diamankan dari sekarang. Jangan sampai terendam pada saat musim hujan atau banjir, karena petugas nanti tidak bisa melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya.
Ia menilai, kerusakan peralatan medis akibat banjir berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat ketika kebutuhan penanganan kesehatan justru meningkat.
Karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan sebelum bencana terjadi, bukan setelah fasilitas terdampak.
Pilus menegaskan, penanganan banjir tidak dapat dibebankan hanya kepada DPU dan Dinkes.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) perlu terlibat dan memperkuat koordinasi sesuai tugas masing-masing, sehingga mitigasi berjalan terpadu.
Ia juga meminta pemerintah kota menjadikan pengalaman penanganan banjir pada tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.
Kekurangan yang ditemukan perlu segera diperbaiki agar respons terhadap cuaca ekstrem semakin efektif dan pelayanan publik tetap berjalan meskipun banjir melanda sejumlah wilayah. (day)
