SEMARANG | Kabarjateng.id – Kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendapat respons positif dari sejumlah akademisi ilmu sosial dan politik dari berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.
Mereka menilai pendekatan yang dekat dengan masyarakat serta keterbukaan terhadap kolaborasi menjadi faktor penting dalam upaya menyelesaikan persoalan pembangunan daerah.
Pandangan tersebut disampaikan sejumlah dekan dalam acara Welcoming Dinner Forum Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (Fordekiis) di Semarang, Jumat (23/10/2026).
Dalam pertemuan itu, para akademisi menyoroti pentingnya kepemimpinan yang memahami persoalan masyarakat dan mampu menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang tepat sasaran.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Finnah Fourqoniah, mengaku terkesan dengan penjelasan Ahmad Luthfi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi Jawa Tengah beserta upaya penanganannya.
Menurut Finnah, pemahaman pemimpin terhadap kondisi riil masyarakat merupakan modal utama dalam merancang program pembangunan.
Kebijakan yang baik, kata dia, harus berangkat dari persoalan nyata dan diarahkan untuk memberikan solusi.
“Saya tadi mendengarkan sambutan Pak Gubernur, amazing. Senang banget. Saya tadi membatin dan ngobrol sama teman di sebelah, harusnya warga Jawa Tengah berbangga memiliki pemimpin yang memahami konteks permasalahan dan mencoba membuat kegiatan-kegiatan atau program yang memang mengentaskan masalah-masalah itu,” ujarnya.
Ia menilai kepekaan terhadap persoalan daerah tidak selalu dimiliki setiap pemimpin.
Karena itu, pendekatan yang diterapkan di Jawa Tengah dinilai layak menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain.
“Beliau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan tersebut. Banyak daerah tidak punya itu,” katanya.
Finnah berharap hubungan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat terus diperkuat, sehingga keahlian akademisi bisa dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Mudah-mudahan kami di Kalimantan Timur bisa meniru kolaborasi antara akademisi dan juga birokrasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Sekali lagi, Jawa Tengah berbanggalah atas gubernur kalian dan insyaallah bisa menjadi role model kolaborasi antara kampus dan juga pemerintah,” tuturnya.
Apresiasi terhadap gaya kepemimpinan Ahmad Luthfi juga disampaikan Ketua Fordekiis sekaligus mantan Dekan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas’udi.
Ia menilai Ahmad Luthfi menunjukkan karakter pemimpin yang membumi dan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu prioritas dalam penyusunan kebijakan.
“Saya kira profil beliau dari gayanya, maupun dari sisi kebijakan yang diambil dan yang disampaikan, salah satu tipe gubernur yang sangat merakyat, down to earth, dan menjadikan apa yang disebut sebagai persoalan masyarakat sebagai prioritas untuk diselesaikan,” ujarnya.
Wawan juga menyoroti konsep collaborative governance atau tata kelola pemerintahan kolaboratif yang disampaikan Ahmad Luthfi.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi persoalan pembangunan yang semakin kompleks.
Keterlibatan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan memiliki dasar kajian yang kuat sekaligus sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Perguruan tinggi, lanjutnya, mempunyai sumber daya keilmuan, hasil penelitian, serta inovasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah.
Di sisi lain, berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah juga bisa dikembangkan menjadi bahan penelitian untuk menghasilkan solusi yang dapat diterapkan.
“Kita tahu bahwa kolaborasi ini menjadi kunci paling pokok agar inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran yang ada di kampus itu bisa menginspirasi kebijakan yang ada di pemerintah,” jelasnya.
Ia berharap pola kerja sama tersebut tidak hanya berkembang di Jawa Tengah, tetapi juga menginspirasi pemerintah daerah lain untuk melibatkan kalangan akademisi dalam proses pembangunan.
“Tentu kita bersyukur ada model dan pola kepemimpinan seperti beliau dan harapannya tentu bisa menginspirasi daerah-daerah yang lain,” katanya.
Pemprov Jateng Gandeng 123 Perguruan Tinggi
Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan perguruan tinggi telah diwujudkan melalui sejumlah program.
Hingga 2026, Pemprov Jateng tercatat menjalin kesepakatan kerja sama dengan 123 perguruan tinggi, terdiri atas 49 perguruan tinggi pada 2025 dan 74 perguruan tinggi pada 2026.
Salah satu bentuk implementasinya dilakukan melalui program Kecamatan Berdaya yang melibatkan enam perguruan tinggi, yakni UGM, Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Unika Soegijapranata, Politeknik Negeri Semarang (Polines), dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Kerja sama tersebut mencakup pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN), pendampingan usaha masyarakat, pendataan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga penanganan stunting.
Selain itu, Pemprov Jateng menggandeng Undip untuk mengembangkan teknologi desalinasi sebagai salah satu upaya mengatasi keterbatasan akses air bersih, terutama di kawasan pesisir.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Supriadi Torro, turut memberikan pandangannya mengenai pendekatan pembangunan yang disampaikan Ahmad Luthfi.
Ia menilai penjelasan gubernur memperlihatkan cara pandang ilmu sosial yang menempatkan manusia dan persoalan masyarakat sebagai pusat perhatian.
Menurutnya, setiap masalah perlu diidentifikasi secara jelas sebelum ditangani melalui langkah yang terukur.
“Sambutan Gubernur tadi itu benar-benar dilihat sebagai pandangan ilmu sosial yang sangat humanis. Apa yang beliau angkat sebagai satu persoalan, kemudian diberi solusi. Semua langkah-langkahnya terukur,” ujarnya.
Supriadi juga menekankan pentingnya memastikan pelayanan publik menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah, menurutnya, perlu menerjemahkan berbagai persoalan yang ditemukan menjadi program konkret dengan sasaran dan tahapan pelaksanaan yang jelas.
“Penekanannya adalah tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlayani. Nah, itu menurut saya menjadi tugas dan tanggung jawab beliau,” katanya.
Ia menambahkan, perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam merancang kebijakan, memberikan rekomendasi, hingga mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan.
“Perguruan tinggi itu adalah pilar ilmu. Kalau ini kan jelas, targetnya apa, ke mana, kemudian bagaimana melakukannya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa perguruan tinggi perlu mengambil peran lebih besar dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan pembangunan.
Salah satu langkah yang didorong ialah memperkuat KKN tematik dan pendampingan desa binaan.
Melalui program tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh pengalaman akademik, tetapi juga memberikan kontribusi langsung bagi masyarakat.
“Bagaimana agar mahasiswa kita harus mempunyai kontribusi terhadap desa binaan,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia menyebut sejumlah tantangan yang membutuhkan dukungan lintas disiplin ilmu, di antaranya penanganan banjir rob di kawasan pesisir, penyiapan tenaga kerja yang siap memasuki dunia kerja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Ahmad Luthfi, keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari angka statistik, grafik pertumbuhan, maupun pembangunan infrastruktur.
Dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
“Pembangunan provinsi tidak hanya berdasarkan data grafik maupun pembangunan fisik,” katanya.
Ahmad Luthfi berharap fakultas ilmu sosial dan politik di berbagai perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian, kajian kebijakan, serta pendampingan masyarakat.
Masukan dari kalangan akademisi dinilai penting untuk membantu pemerintah memahami perubahan sosial dan menentukan langkah penanganan yang sesuai.
Sinergi pemerintah dan perguruan tinggi diharapkan mampu menjembatani hasil kajian akademik dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, program pembangunan di Jawa Tengah tidak sekadar menjadi rencana di atas kertas, tetapi dapat memberikan manfaat nyata dan terukur bagi warga. (lim)
