MAGELANG | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat modernisasi sektor pertanian.
Kali ini, perhatian tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi di lahan persawahan, tetapi juga efisiensi pengolahan gabah menjadi beras melalui penggunaan mesin penggilingan berbasis listrik.
Program yang didorong Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tersebut terbukti mampu memangkas biaya operasional penggilingan padi hingga hampir 60 persen.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keuntungan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Komitmen tersebut ditunjukkan Ahmad Luthfi saat meresmikan elektrifikasi Rice Milling Unit (RMU) atau unit penggilingan padi skala kecil sekaligus mengunjungi Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Kamis (5/11/2026).
Program elektrifikasi yang berlangsung sepanjang 2025–2026 telah menyasar 14 unit penggilingan padi skala kecil di Jawa Tengah.
Total anggaran yang dikucurkan untuk program tersebut mencapai sekitar Rp3,1 miliar.
Sementara itu, untuk memperkuat produktivitas pertanian dari hulu, Pemprov Jateng juga menyiapkan sekitar 1.000 alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan anggaran mendekati Rp80 miliar.
Ahmad Luthfi menegaskan, penggunaan teknologi modern dalam pertanian sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Modernisasi diperlukan agar proses produksi semakin cepat, efisien, dan mampu memberikan nilai tambah bagi petani.
“Modernisasi alat pertanian itu sangat dibutuhkan. Sekarang merupakan kebutuhan, bukan merupakan keinginan, tetapi kebutuhan. Harus modern,” tegasnya.
Menurut Luthfi, peningkatan hasil panen harus diikuti pembenahan proses pascapanen.
Sebab, tingginya biaya pengolahan dapat mengurangi keuntungan yang seharusnya diperoleh petani.
Salah satu solusi yang diterapkan adalah mengganti mesin penggilingan berbahan bakar solar dengan teknologi listrik.
Data Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah mencatat, sebelum menggunakan listrik, biaya penggilingan mencapai Rp354.670 per ton.
Setelah beralih ke mesin listrik, pengeluaran turun menjadi Rp142.820 per ton.
Dengan demikian, penghematan yang diperoleh mencapai Rp211.850 per ton atau mendekati 60 persen.
Luthfi menyebut perubahan teknologi tersebut dapat menjadi solusi untuk menekan beban operasional penggilingan, terutama bagi kelompok tani yang selama ini bergantung pada bahan bakar solar.
“Yang sebelumnya menggunakan solar, sekarang diganti listrik. Hampir 50 persen biayanya bisa lebih irit dan efisien,” ungkapnya.
Ia berharap keberhasilan program tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Tengah.
Terlebih, keberadaan kelompok tani dan penggilingan padi berskala kecil cukup banyak tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Untuk itu, Luthfi meminta Bank Indonesia bersama instansi terkait melakukan pemetaan potensi pengembangan elektrifikasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
Menurutnya, penggabungan sejumlah unit penggilingan kecil juga berpotensi memperkuat kapasitas pengolahan hasil pertanian di daerah.
“Kalau ada beberapa tempat menggunakan penggilingan skala kecil, nanti akan menjadi besar. Ini merupakan suatu model yang bisa dikembangkan di wilayah kita,” katanya.
Selain memperluas program, ia mengingatkan para penerima bantuan supaya menjaga kondisi mesin dan melakukan perawatan secara rutin.
Dengan begitu, fasilitas yang diberikan pemerintah dapat digunakan dalam jangka panjang.
Dampak perubahan teknologi tersebut telah dirasakan Gapoktan Maju Makmur.
Sudarno, perwakilan kelompok tani, mengungkapkan bahwa penggunaan mesin listrik membuat proses penggilingan lebih mudah sekaligus mengurangi pengeluaran.
Ia menceritakan, sebelumnya mesin diesel membutuhkan sekitar 20 liter solar untuk mengolah dua ton gabah.
Pengoperasiannya juga masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan tenaga dan waktu lebih banyak.
Kondisi tersebut berubah setelah kelompoknya menerima bantuan mesin berbasis listrik.
Dengan membeli token senilai Rp500 ribu, mereka kini mampu menggiling sekitar lima hingga enam ton gabah.
“Setelah menggunakan listrik, alhamdulillah, dengan bantuan dari Gubernur ini, penggilingan bisa berjalan lebih lancar dan lebih banyak lagi masyarakat tani yang memanfaatkan. Konsumen juga lebih tertarik pada beras yang dihasilkan,” ujar Sudarno.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah, Widi Hartanto, menjelaskan bahwa program elektrifikasi merupakan hasil kerja sama antara Pemprov Jateng, Bank Indonesia, PLN, serta sejumlah pihak lainnya.
Tidak hanya menyediakan fasilitas pengolahan, pemerintah juga memperkuat akses pembiayaan bagi kelompok usaha pangan.
Hingga kini, subsidi bunga yang telah disalurkan mencapai Rp62,37 juta dengan total kredit sebesar Rp1,425 miliar untuk 24 gabungan kelompok tani.
Dukungan lainnya dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha milik daerah (BUMD), termasuk PT Jateng Agro Berdikari.
Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat pemasaran sekaligus membantu penyerapan beras hasil produksi petani.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Hingga saat ini, sebanyak 2.217 kegiatan GPM telah dilaksanakan di berbagai wilayah Jawa Tengah.
Total transaksi dari kegiatan tersebut tercatat mencapai Rp39 miliar.
Ahmad Luthfi mengingatkan bahwa keberhasilan GPM tidak semestinya hanya dilihat dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan.
Ukuran utamanya adalah kemampuan program dalam menjaga pasokan dan menghadirkan harga pangan yang terjangkau.
“Gerakan Pangan Murah itu orientasinya jangan program, tetapi orientasinya adalah hasil. Hasilnya bagaimana ketersediaan dan keterjangkauan harga itu bisa dinikmati oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia meminta pelaksanaan GPM terus diperkuat, khususnya menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, serta memasuki Ramadan dan Idulfitri 2027.
Momentum tersebut biasanya diikuti peningkatan kebutuhan bahan pokok masyarakat.
Dalam kegiatan di Desa Ngadirojo, berbagai komoditas dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan harga yang biasa ditemukan di pasaran.
Produk yang tersedia antara lain beras, minyak goreng, telur, bawang merah, dan bawang putih.
Salah seorang warga, Endang Padmi, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan tersebut.
Ia menilai harga sejumlah kebutuhan dapur yang dijual dalam GPM lebih ekonomis.
“Biasanya titip beli setengah kilogram harganya Rp13 ribu. Di sini satu kilogram Rp24 ribu. Senang karena lebih murah,” tuturnya.
Rangkaian kebijakan mulai dari bantuan alsintan, elektrifikasi penggilingan, kemudahan pembiayaan hingga penguatan pemasaran menjadi bagian dari strategi Pemprov Jateng dalam membangun sektor pertanian secara menyeluruh.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap petani tidak hanya mampu meningkatkan hasil panen, tetapi juga memperoleh keuntungan lebih baik karena biaya pengolahan semakin rendah.
Pada saat bersamaan, ketersediaan beras dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat diharapkan tetap terjaga. (dkp)
