PEMALANG | kabarjateng.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, diamankan dalam operasi yang berlangsung pada Rabu (29/7/2026).
Kabar penangkapan tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.
Ia membenarkan bahwa tim penindakan KPK tengah melakukan operasi di Kabupaten Pemalang.
“Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Rabu.
Usai diamankan, pihak-pihak yang terjaring OTT akan menjalani pemeriksaan intensif.
Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Penangkapan Anom Widiyantoro menjadi perhatian publik karena Kabupaten Pemalang sebelumnya juga pernah diterpa kasus korupsi yang menjerat kepala daerah pada periode pemerintahan sebelumnya.
Ironisnya, sebelum peristiwa ini terjadi, Pemerintah Kabupaten Pemalang sempat mengikuti program penguatan pencegahan korupsi yang digelar KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada 16 Juni 2025.
Dalam kegiatan tersebut, KPK memberikan pendampingan sekaligus mengingatkan adanya sejumlah sektor yang dinilai rawan praktik korupsi.
Beberapa bidang yang menjadi perhatian meliputi proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga tata kelola sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah.
Saat itu, Anom Widiyantoro menyatakan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta menjadikan kasus yang pernah menimpa mantan Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, sebagai pelajaran agar tidak terulang.
Namun, komitmen tersebut kini tercoreng setelah dirinya justru terjaring dalam operasi penindakan KPK.
OTT terhadap Bupati Pemalang juga menambah panjang daftar operasi yang dilakukan lembaga antirasuah sepanjang 2026.
Sebelumnya, KPK telah mengungkap sejumlah kasus yang melibatkan pejabat negara, aparat penegak hukum, hingga kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia.
Memasuki Juli 2026, intensitas penindakan KPK meningkat.
Sebelum operasi di Pemalang, lembaga antirasuah lebih dulu melakukan OTT terhadap Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, serta Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.
Hingga kini, KPK masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut.
Publik menantikan penjelasan resmi mengenai konstruksi kasus, barang bukti yang diamankan, serta pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. (ar)
