JAKARTA | Kabarjateng.id – Sekolah Rakyat dinilai perlu memiliki arah lanjutan setelah peserta menyelesaikan pendidikan.
Sekda Jawa Tengah Sumarno mendorong adanya jalur vokasi maupun akses menuju perguruan tinggi.
Gagasan tersebut disampaikan Sumarno dalam pembahasan strategi pengentasan kemiskinan lintas kementerian dan lembaga.
Menurut dia, keberlanjutan pendidikan menjadi bagian penting agar manfaat Sekolah Rakyat tidak berhenti ketika siswa lulus.
“Untuk Sekolah Rakyat ini, rekomendasinya adalah bagaimana untuk bisa arah ke depannya sekolah rakyat ini apakah vokasi atau melanjutkan jenjang pendidikan tinggi,” kata Sumarno.
Pernyataan itu disampaikan seusai mengikuti Graduation RPL Program Khusus Jenjang JPT Utama/Madya Tahun 2026 di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Rekomendasi mengenai masa depan Sekolah Rakyat tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam pertemuan secara daring pada 8 September 2026.
Gagasan itu lahir dari proses Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama/Madya Tahun 2026.
Sumarno bersama tim mengangkat tema Orkestrasi Kebijakan Lintas Sektor dalam Pengentasan Kemiskinan.
Sebanyak 28 peserta mengikuti program tersebut dan dibagi dalam tiga kelompok isu.
Pembahasannya meliputi integrasi data sosial ekonomi, bantuan sosial adaptif, serta Sekolah Rakyat sebagai investasi sumber daya manusia untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Sumarno tergabung dalam kelompok yang membahas Sekolah Rakyat. Dari pembahasan tersebut, ia menilai pengentasan kemiskinan membutuhkan keterlibatan berbagai sektor.
“Ini bicaranya lebih ke tema. Jadi di Diklat PIM ini adalah temanya masalah kemiskinan dan kami sangat support karena itu juga menjadi problem kita di Jawa Tengah,” ujarnya.
Ia menambahkan, program tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertukar pengalaman dengan pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga.
Jejaring yang terbentuk dinilai dapat mendukung penguatan kolaborasi pemerintah.
“Kita mendapat banyak sekali pembelajaran dan diskusi-diskusi dengan teman-teman, dan kita juga memberi rekomendasi Kementerian Sosial untuk bagaimana menyelesaikan problem-problem yang di kelompok kami adalah Sekolah Rakyat,” katanya.
Sumarno berharap jejaring dan pengalaman selama program RPL dapat dimanfaatkan untuk mempercepat berbagai agenda pembangunan di Jawa Tengah.
“Kita banyak jaringan tentu saja kita akan bisa lebih akseleratif lagi untuk membangun Jawa Tengah,” ujarnya.
Kepala LAN Muhammad Taufiq menjelaskan, RPL tersebut dirancang agar peserta menghasilkan aksi nyata, bukan sekadar mengikuti pembelajaran dan menghasilkan rekomendasi.
Menurutnya, kemiskinan merupakan persoalan yang memiliki banyak dimensi. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga teknologi saling berkaitan sehingga membutuhkan pola kerja lintas sektor.
“Ketika masalahnya ekosistem, tentunya tadi perlu sebuah cara kerja ekosistem,” ujar Taufiq.
Sementara itu, Sekjen Kementerian Sosial Robben Rico menilai rencana aksi yang disusun peserta memiliki nilai praktis karena berangkat dari pengalaman dan kewenangan masing-masing instansi.
“Artinya ternyata dipikirkan dengan banyak kepala itu jauh lebih baik dibandingkan kita berjalan sendirian,” katanya.
Hasil rencana aksi tersebut selanjutnya berpeluang dirangkum menjadi policy brief untuk menjadi bahan perencanaan Kementerian Sosial.
Program RPL khusus berlangsung sekitar enam pekan, mulai 4 Agustus hingga 15 September 2026. Kegiatan itu diikuti 28 peserta dari 15 kementerian/lembaga serta tiga sekretaris daerah provinsi.
Dalam acara graduasi di Kantor LAN Jakarta, Sumarno termasuk tujuh peserta yang mendapatkan predikat sangat memuaskan. (di)
