SEMARANG | Kabarjateng.id – Sejumlah akademisi memberikan tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan syarat pendidikan calon wakil presiden.
Mereka menilai putusan tersebut perlu dilihat secara kritis, terutama dari aspek konstitusionalitas, kepastian hukum, serta implikasinya terhadap persyaratan pencalonan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.
Akademisi yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang, Dr. Edi Pranoto, SH., M.Hum., memberikan penjelasan terkait putusan MK tersebut.
“Sebagai akademisi hukum yang mengamati perkembangan ketatanegaraan, saya memandang penting untuk memberikan penjelasan yang proporsional dan dapat dipahami masyarakat luas terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang syarat pendidikan calon wakil presiden,” ucap Dr. Edi dalam pernyataan resmi yang diterima awak media, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, putusan MK tanggal 6 Oktober 2026 ini mengandung dua dimensi yang perlu dipisahkan secara tegas.
Pertama, dari sisi substansi, MK menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau dokumen kelulusan yang setara dengan pendidikan minimal SMA.
Kedua, dari sisi prosedur, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga amar putusannya adalah “permohonan tidak dapat diterima”.
Memahami Batas Akibat Hukum Putusan MK
Masyarakat perlu memahami bahwa pertimbangan hukum atau ratio decidendi yang menyatakan tidak ditemukannya bukti ijazah tidak serta merta sama dengan amar putusan yang menyatakan pejabat tersebut tidak sah menduduki jabatan.
Dalam hukum acara, amar putusan, menentukan akibat hukum langsung yang harus dilaksanakan.
Karena permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima, putusan itu tidak membatalkan keputusan KPU, tidak membatalkan pelantikan, dan tidak memberhentikan pejabat yang bersangkutan.
Oleh karena itu, harus dihindari kesimpulan yang berlebihan bahwa MK telah menjatuhkan putusan pemberhentian atau menyatakan jabatan tersebut kosong.
“Yang benar adalah bahwa MK menyampaikan temuan dan penilaian dalam pertimbangannya, tetapi tidak menjatuhkan amar yang menghapus status jabatan,” jelas Dr. Edi.
Prinsip Kepastian Hukum dan Perlindungan Mayarakat
Dalam perspektif hukum administrasi negara, keabsahan suatu jabatan publik tidak hanya ditentukan oleh keadaan pejabat setelah dilantik.
Keabsahan harus ditelusuri sejak tahap pencalonan, verifikasi persyaratan, penetapan calon, pemilihan, penetapan hasil, sampai pelantikan.
“Apabila cacat baru diketahui setelah pelantikan, persoalannya lebih kompleks,” ucap Edi.
Ditegaskannya, pelantikan melahirkan status jabatan, sedangkan tindakan dan keputusan pejabat selama menjalankan tugas telah menimbulkan hubungan hukum dengan masyarakat, lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, dan pihak lainnya.
Demi perlindungan masyarakat dan kepastian hukum, tindakan tersebut pada prinsipnya tetap dipandang berlaku sampai ada pembatalan oleh lembaga yang berwenang.
Pendekatan ini sejalan dengan teori perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik.
Masyarakat tidak seharusnya menanggung akibat dari kesalahan verifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.
Menyeimbangkan Legitimasi Legal dan Demokrasi
Legitimasi jabatan memiliki dua dimensi, yaitu legitimasi legal dan legitimasi demokrasi. Legitimasi legal berarti jabatan diperoleh sesuai dengan syarat dan prosedur hukum.
Legitimasi legal berarti jabatan memperoleh mandat melalui proses pemilihan yang jujur dan diterima oleh rakyat.
Kemenangan dalam pemilu tidak dengan sendirinya menghapus syarat legal. Pilihan rakyat harus dijalankan dalam koridor konstitusi dan undang-undang.
Sebaliknya, persoalan administratif juga tidak boleh digunakan secara serampangan untuk meniadakan mandat rakyat tanpa pembuktian dan putusan yang sah.
Demokrasi dan negara hukum bukan dua kutub yang saling meniadakan. Keduanya harus berjalan secara bersamaan.
Rekomendasi untuk Penguatan Sistem Verifikasi
Peristiwa ini menunjukkan bahwa negara harus menyelesaikan verifikasi sebelum seseorang ditetapkan sebagai calon, bukan setelah ia memperoleh jabatan dan membangun relasi hukum dengan jutaan warga negara.
Pencegahan, transparansi, dan akuntabilitas jauh lebih murah daripada membiarkan cacat administratif berubah menjadi krisis konstitusional.
Undang-undang dan peraturan teknis perlu memberikan definisi yang konsisten mengenai “tamat”, “lulus”, “sederajat”, “ijazah”, “sertifikat”, dan dokumen kelulusan lainnya.
Untuk lulusan luar negeri, harus ditegaskan apakah dokumen kehadiran dapat digunakan, apakah ijazah jenjang sebelumnya wajib tersedia, dan siapa yang berwenang menyatakan kesetaraan.
“Verifikasi persyaratan harus dilakukan secara substantif, bukan sekedar pemeriksaan fotokopi. KPU perlu memeriksa sumber dokumen, status akreditasi atau legalitas lembaga pendidikan, riwayat kelulusan, serta dasar penertiban surat penyetaraan nasional,” ujarnya.
“Pelajaran terpenting dari peristiwa ini adalah bahwa demokrasi tidak cukup hanya menghasilkan pejabat melalui pemungutan suara. Demokrasi membutuhkan proses pencalonan yang legal, transparan, dapat diaudit, dan dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Jalan yang benar adalah pemeriksaan hukum yang kompeten, pembuktian yang terbuka, forum yang tepat, dan putusan yang secara jelas menentukan akibat hukumnya.
Putusan tidak cukup hanya menyatakan ada atau tidak ada pelanggaran, tetapi juga harus memberikan pedoman mengenai perlindungan terhadap masyarakat, kesinambungan pemerintahan, dan status keputusan yang telah diterbitkan.
Menutup pernyataannya Dr. Edi yang juga Dekan Fakultas Hukum Untag Semarang berkomitmen untuk terus memberikan sumbangan pemikiran hukum yang konstruktif bagi penguatan negara hukum dan demokrasi di Indonesia. (had)
