JAKARTA, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mencatat prestasi di tingkat nasional setelah meraih peringkat ketiga untuk kategori kualitas data terbaik tingkat provinsi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dukbangga, Wihaji, kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, dalam kegiatan Diseminasi Nasional Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025 yang berlangsung di Auditorium Kemendukbangga, Jakarta, Rabu, 26 November 2025.
“Alhamdulillah, Jawa Tengah masuk tiga besar dalam hal ketepatan dan kecepatan penyajian data. Pendataan ini nantinya akan terintegrasi dengan sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujar Taj Yasin.
Ia menjelaskan bahwa data keluarga yang dikumpulkan pemerintah bukan hanya angka, tetapi gambaran utuh mengenai kondisi keluarga di lapangan.
Mulai dari informasi keluarga berencana, kelompok rentan, hingga berbagai aspek sosial lain yang menjadi dasar kebijakan pemerintah.
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, terdapat total 10.941.764 keluarga di wilayah tersebut hasil pemutakhiran data keluarga 2025 secara nasional.
Dari jumlah itu, tercatat 132.170 keluarga memiliki anak berusia di bawah dua tahun (baduta), sementara keluarga dengan anak bawah lima tahun (balita) mencapai 1.168.499.
Adapun jumlah keluarga dengan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia 15–49 tahun mencapai 5.424.614. Sementara itu, jumlah anggota keluarga lansia mencapai 5.131.488 jiwa.
“Seluruh informasi ini menjadi landasan penting bagi Pemprov Jateng untuk menyusun arah kebijakan. Kami berharap data keluarga yang terkumpul dapat memberi gambaran jelas mengenai langkah pembangunan ke depan,” imbuh Taj Yasin.
Ia menambahkan bahwa berbagai kebijakan strategis Pemprov Jateng mengacu pada data tersebut, mulai dari program Kecamatan Berdaya, penguatan Posyandu dengan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), layanan PAUD, pemberdayaan PKK, hingga program penanggulangan kemiskinan.
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sudah terdata 74.092.313 keluarga secara nasional dalam Pemutakhiran Data Keluarga 2025.
Angka tersebut baru mencapai sekitar 84,1% dari estimasi total keluarga nasional sebanyak 88.121.992.
Ia menegaskan pentingnya pemutakhiran data tersebut sebagai landasan kuat pelaksanaan program pembangunan keluarga di Indonesia.
“Kami berharap seluruh lembaga dan instansi pemerintah dapat menjadikan data ini sebagai acuan utama dalam mengambil keputusan dan merancang kebijakan,” kata Wihaji. (di)
