JAKARTA | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih enam penghargaan dalam ajang Anugerah Adinata Syariah 2026.
Capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemprov Jateng untuk memperkuat pengembangan ekonomi syariah, termasuk mempercepat pembentukan kawasan industri halal.
Penghargaan diterima Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, yang hadir mewakili Gubernur Ahmad Luthfi pada malam penganugerahan yang digelar Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama CNN Indonesia di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Dalam ajang tersebut, Jawa Tengah berhasil menyabet Juara I kategori Keuangan Mikro Syariah, Juara II kategori Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS), Juara II kategori Wakaf, Juara III kategori Pertumbuhan Pelaku Usaha Bersertifikasi Halal, Juara III kategori Ekonomi Pesantren, serta Juara IV kategori Pariwisata Ramah Muslim.
Taj Yasin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini berperan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah di Jawa Tengah.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai lembaga, di antaranya Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Ia menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekadar pencapaian prestise, tetapi menjadi motivasi untuk terus memperkuat pengembangan ekonomi syariah yang mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Yang terpenting bukan siapa yang menjadi pemenang, tetapi bagaimana kita bersama-sama membangun ekonomi syariah yang semakin berkembang di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Gus Yasin, penguatan ekonomi syariah juga selaras dengan arah pembangunan Jawa Tengah tahun 2027 yang menempatkan sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu program yang kini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah pembentukan kawasan industri halal.
Hingga saat ini, Jateng masih belum memiliki kawasan industri khusus yang berorientasi pada produk halal.
Ia mengungkapkan, pembahasan mengenai rencana tersebut telah memasuki tahap awal.
Sejumlah pengelola kawasan industri telah mempresentasikan konsep pengembangannya dan akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai lokasi serta skema pelaksanaannya.
“Kami optimistis kawasan industri halal di Jawa Tengah dapat segera terwujud sebagai penguat daya saing ekonomi syariah di daerah,” katanya.
Gus Yasin menambahkan, rencana tersebut juga telah mendapat dukungan penuh dari Gubernur Ahmad Luthfi sehingga diharapkan mampu menjadi penggerak baru bagi pertumbuhan investasi dan industri berbasis halal.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden RI ke-13, Ma’ruf Amin, mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada peningkatan aset maupun pertumbuhan industri keuangan syariah.
Menurutnya, prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan keberkahan harus menjadi fondasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi.
Ia menjelaskan, hingga Maret 2026 nilai aset ekonomi syariah nasional telah mencapai Rp10.542 triliun atau tumbuh 10,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Meski demikian, pertumbuhan tersebut harus mampu dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat.
“Jangan hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat secara luas,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyubi, mengatakan Anugerah Adinata Syariah merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui inovasi serta kolaborasi.
Menurutnya, penilaian tidak hanya didasarkan pada aspek administratif, tetapi juga dampak nyata terhadap pengembangan industri halal, keuangan syariah, wakaf, literasi, inklusi, hingga kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap penghargaan tersebut mampu memacu lebih banyak daerah untuk menghadirkan inovasi dan menjadi contoh dalam pembangunan ekonomi syariah di Indonesia. (di)
