SEMARANG | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut, Pemprov Jateng berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Selain mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan tersebut, Jawa Tengah juga mencatat prestasi nasional dalam penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP).
Hingga saat ini, tingkat penyelesaian rekomendasi BPK mencapai 96,48 persen, menjadikannya yang tertinggi di Indonesia.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah pada Senin (8/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, menegaskan bahwa opini WTP merupakan cerminan pengelolaan keuangan yang baik.
Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara nyata.
Menurutnya, capaian Jawa Tengah layak diapresiasi karena mampu menyelesaikan hampir seluruh rekomendasi yang diberikan BPK.
Persentase tersebut jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di angka sekitar 75 persen.
“Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola dan memperkuat sistem pengawasan internal,” ungkapnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 15 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel.
Menurut Luthfi, tingginya tingkat penyelesaian rekomendasi BPK menjadi bukti bahwa jajaran pemerintah daerah serius menindaklanjuti setiap temuan yang ada.
Karena itu, ia meminta seluruh OPD agar tidak menunda penyelesaian rekomendasi yang diberikan auditor.
“Setiap temuan harus segera ditindaklanjuti. Jangan menunggu batas waktu berakhir. Semakin cepat diselesaikan, semakin baik untuk perbaikan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Data hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp23,761 triliun atau 96,38 persen dari target sebesar Rp24,654 triliun.
Sementara realisasi belanja dan transfer daerah mencapai Rp23,871 triliun atau 94,61 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan.
Adapun pembiayaan netto tercatat sebesar Rp577,049 miliar yang berasal dari pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dan penerimaan kembali pinjaman daerah.
Dengan capaian tersebut, Jawa Tengah tidak hanya mempertahankan tradisi opini WTP, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah dengan tingkat kepatuhan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terbaik di Indonesia.
Pemerintah provinsi berharap prestasi ini dapat menjadi landasan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembangunan daerah secara berkelanjutan.
