SEMARANG, Kabarjateng.id — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memanfaatkan peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 untuk menegaskan arah kebijakan birokrasi yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan pelayanan publik tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Menurutnya, setiap program dan kebijakan harus menjawab kebutuhan riil warga serta memberi manfaat langsung.
Ahmad Luthfi menyampaikan hal tersebut usai memimpin upacara peringatan Otda tingkat Provinsi Jawa Tengah, Senin (27/4/2026), di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Perkuat Sinkronisasi Pusat dan Daerah
Ahmad Luthfi menilai momentum ini harus memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terutama dalam fungsi koordinasi dan pengawasan.
Ia mendorong penerapan konsep collaborative government agar hubungan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota berjalan selaras.
Ia menekankan sinkronisasi sejak tahap perencanaan hingga penganggaran.
“Perencanaan dan anggaran harus sejalan dari pusat sampai daerah. Musrenbang harus mengakomodasi pendekatan top down dan bottom up,” tegasnya.
Ia menyebut pelaksanaan Musrenbang pada 28 April 2026 sebagai momentum penting untuk menyatukan arah pembangunan.
Integrasi tersebut akan membuat kebijakan pusat dan daerah berjalan harmonis dan saling menguatkan.
Dorong Kemandirian Fiskal dan Pusat Ekonomi Baru
Dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal, Ahmad Luthfi meminta pemerintah kabupaten/kota mengembangkan potensi wilayah masing-masing.
Ia menekankan pentingnya membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Ia menilai kawasan aglomerasi seperti Solo Raya, Pekalongan Raya, dan Semarang Raya memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi daerah.
“Setiap daerah harus memiliki pusat ekonomi yang kuat agar mampu menciptakan pertumbuhan baru,” ujarnya.
Kurangi Kesenjangan dan Tinggalkan Ego Sektoral
Ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar meninggalkan ego sektoral dalam pembangunan wilayah.
Pemerintah provinsi akan berperan sebagai koordinator untuk memastikan pemerataan berjalan optimal.
Ia menyoroti ketimpangan antara wilayah Pantai Selatan (Pansela) dan Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah yang masih perlu dikejar.
Ia meminta pemerintah mengarahkan proyek strategis dan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tersebut.
Tekankan Efisiensi dan Dampak Nyata
Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya efisiensi anggaran.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintah memastikan setiap program tepat sasaran dan memberi manfaat langsung.
“Tidak boleh ada pemborosan. Semua kegiatan harus berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia kembali mengingatkan bahwa aparatur sipil negara merupakan pelayan masyarakat, sehingga orientasi kerja harus berfokus pada kemanfaatan.
Penghargaan untuk Daerah Berprestasi
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, bersama jajaran Forkopimda menghadiri upacara.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah daerah berprestasi.
Untuk kategori LPPD kabupaten, penghargaan diraih Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri.
Sementara kategori kota diraih Kota Surakarta dan Kota Salatiga.
Pada kategori Standar Pelayanan Minimal (SPM), penghargaan kabupaten diraih Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Kebumen.
Adapun kategori kota diraih Kota Magelang dan Kota Semarang.
Peringatan Hari Otda ke-30 tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang menekankan pentingnya kemandirian daerah sekaligus penguatan sinergi dengan pemerintah pusat. (dkp)
