SEMARANG, Kabarjateng.id — Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, menegaskan bahwa pembahasan mengenai rencana penerapan enam hari sekolah dalam sepekan di wilayah Jateng masih berada pada tahap kajian komprehensif.
Ia menuturkan, hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai dasar pertimbangan sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan final.
Pernyataan itu disampaikan Gus Yasin—sapaan akrabnya—usai memimpin Rapat Evaluasi Jumlah Hari Sekolah per Minggu di ruang kerjanya pada Senin, 24 November 2025.
“Kami merespons isu yang berkembang di media sosial. Banyak yang menanyakan apakah di Jawa Tengah akan diberlakukan lima atau enam hari sekolah. Karena itu, kami lakukan kajian menyeluruh,” ujarnya.
Menurutnya, keinginan agar sekolah kembali menerapkan enam hari belajar bukan hal baru. Usulan tersebut cukup sering disampaikan masyarakat, terutama dari daerah-daerah kabupaten.
Banyak pihak menilai bahwa model pembelajaran enam hari dapat membantu menyeimbangkan pola interaksi siswa di tengah meningkatnya penggunaan gawai.
“Di sekolah, penggunaan gawai sangat dibatasi. Ini menjadi salah satu alasan kenapa tahun ini kami kembali mengevaluasi jumlah hari sekolah,” imbuhnya.
Dalam proses evaluasi tersebut, Pemprov Jawa Tengah melibatkan berbagai unsur, mulai dari akademisi, pakar pendidikan, guru, hingga Dewan Pendidikan.
Pendekatan ini dilakukan agar pemerintah memperoleh gambaran menyeluruh atas dampak positif maupun negatif dari sistem enam hari sekolah.
“Saat ini kami memasuki tahap sosialisasi kepada masyarakat, guru, dan para siswa. Kajian masih berjalan dan semua masukan kami rangkum untuk mendapatkan keputusan terbaik,” jelasnya.
Gus Yasin menekankan bahwa rencana penerapan enam hari sekolah belum diputuskan. Saat ini pemerintah hanya mengumpulkan masukan serta melakukan penyelarasan informasi di lapangan.
Terkait kemungkinan penerapan kebijakan secara serentak di seluruh Jateng atau melalui uji coba awal (pilot project), ia menyebut kedua opsi masih terbuka.
“Keduanya sedang kami pertimbangkan. Keputusan akhir akan diambil setelah evaluasi kajian selesai,” katanya.
Pertemuan tersebut juga membahas berbagai aspek teknis, termasuk mekanisme pembelajaran, pemenuhan jam belajar, serta penyesuaian regulasi kepegawaian bagi tenaga pendidik.
Inspektorat, BKD, dan pihak terkait lain turut dilibatkan dalam pembahasan penataan jam kerja guru.
Ia menambahkan, pemerintah masih memiliki waktu lebih dari satu bulan untuk menyerap masukan dari berbagai pihak sebelum menetapkan kebijakan resmi pada Januari 2026.
Rapat evaluasi itu dihadiri para pakar pendidikan dari sejumlah perguruan tinggi, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, BKD, hingga Diskominfo. (di)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.