SEMARANG, Kabarjateng.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan memiliki perbedaan prinsip yang sangat mendasar, terutama dalam tujuan pelaporan keuangannya.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan materi Kuliah Kerja Lapangan (KKL) kepada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip).
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang, Selasa (3/2/2026), dan diikuti ratusan mahasiswa Akuntansi Undip angkatan 2023 yang dipimpin langsung Ketua Program Studi, Totok Dewayanto.
Menurut Sumarno, akuntansi komersial berorientasi pada pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang dituangkan dalam laporan laba dan rugi.
Sementara itu, akuntansi pemerintahan menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah.
“Dalam konteks pemerintahan, laporan keuangan tidak semata-mata berbicara untung dan rugi. Yang paling utama adalah bagaimana anggaran dipertanggungjawabkan kepada publik melalui capaian kinerja yang tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam pengelolaan keuangan pemerintah.
Neraca keuangan, kata dia, harus mencerminkan kondisi yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sumarno berharap, pemahaman tersebut dapat membentuk pola pikir mahasiswa agar kelak menjadi generasi yang menjunjung tinggi tata kelola keuangan yang bersih dan terbuka.
Ia bahkan mendorong mahasiswa untuk menjadi agen penyebar nilai transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Usai kegiatan, Sumarno menyampaikan bahwa KKL ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa mengenai praktik pengelolaan keuangan di sektor publik.
Selama ini, mahasiswa lebih banyak mempelajari akuntansi komersial di bangku kuliah, sehingga wawasan mengenai APBD dan keuangan daerah masih terbatas.
“Dengan penjelasan langsung, mahasiswa bisa memahami realitas pengelolaan APBD dan tidak mudah terpengaruh informasi yang beredar di media sosial, termasuk isu-isu yang belum tentu benar,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, mahasiswa aktif mengajukan berbagai pertanyaan. Halim, mahasiswa asal Bekasi, menanyakan mekanisme penyusunan anggaran hingga realisasi belanja daerah.
Sementara Zakiya Nur Azizi menggali informasi terkait pengelolaan aset tetap pemerintah, dan Evan menanyakan sistem pengelolaan pajak daerah.
Perwakilan mahasiswa, Muhammad Dhiya Ulfikri, menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemprov Jawa Tengah.
Ia mengaku mendapatkan banyak wawasan baru mengenai tata kelola keuangan sektor publik setelah mengikuti pemaparan Sekda.
“Penjelasan yang diberikan sangat komprehensif dan membuka wawasan kami tentang sistem keuangan pemerintahan. Ini menjadi bekal penting untuk masa depan,” ujar mahasiswa yang juga aktif di Badan Audit Kemahasiswaan Akuntansi Undip tersebut. (dkp)
