KAB SEMARANG, Kabarjateng.id — Dugaan penyelewengan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Dusun Karangtalu, Desa Mlilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, kini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Bantuan sosial PKH yang seharusnya membantu masyarakat kurang mampu di Kecamatan Bandungan diduga tidak diterima secara penuh oleh sejumlah keluarga penerima manfaat.
Sejumlah warga yang merasa dirugikan melaporkan persoalan tersebut kepada Satreskrim Polres Semarang.
Laporan itu mendorong penyidik untuk menelusuri alur penyaluran bantuan dan memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses pencairan dana sosial tersebut.
Polisi Masih Kumpulkan Data dan Keterangan
Kasat Reskrim Polres Semarang, AKP Bodia Teja Lelana, menjelaskan bahwa laporan masyarakat sudah masuk sejak April 2026.
Saat ini, penyidik masih fokus mengumpulkan data serta meminta klarifikasi dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut.
“Dua orang pelapor yang mengaku sebagai korban sudah kami mintai keterangan,” ujarnya, Senin (18/5/2026).
Ia menegaskan, polisi belum dapat menghitung nilai kerugian maupun menentukan pihak yang harus bertanggung jawab karena masih menunggu sinkronisasi data resmi dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial.
Menurutnya, perubahan data penerima manfaat yang terjadi setiap tahun membuat penyidik harus mencocokkan kembali daftar penerima bantuan agar proses hukum berjalan akurat.
Dugaan Libatkan Aparat Desa
Kasus ini menyita perhatian publik karena bantuan sosial yang seharusnya menjadi penyangga ekonomi masyarakat miskin justru diduga bermasalah dalam penyalurannya.
Informasi yang berkembang menyebutkan pihak yang dilaporkan merupakan salah satu perangkat desa setempat.
Meski begitu, hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka.
Penyidik menegaskan seluruh proses berjalan secara profesional, terbuka, dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Pemerintah Desa Siapkan Klarifikasi
Kepala Desa Mlilir, Jamhari, mengaku belum menerima informasi lengkap terkait persoalan yang menyeret aparat desanya tersebut.
Ia menyatakan akan segera melakukan koordinasi internal untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya.
“Saya belum mengetahui secara rinci terkait persoalan ini. Dalam waktu dekat akan kami lakukan konfirmasi,” katanya.
Warga Mulai Resah, Aksi Protes Mengemuka
Di tengah proses penyelidikan, keresahan warga mulai meningkat.
Bahkan, muncul rencana aksi protes sebagai bentuk desakan agar penyaluran bantuan sosial berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak merugikan masyarakat kecil.
Warga berharap pemerintah desa segera membuka ruang komunikasi agar polemik tidak semakin meluas.
Langkah cepat dinilai penting untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran bantuan sosial di wilayah tersebut. (ar)
