SEMARANG, Kabarjateng.id — Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, kembali menyoroti pentingnya langkah konkret untuk menekan emisi karbon dan menjaga kualitas udara di ibu kota Jawa Tengah.
Ia menilai bahwa meski kondisi udara masih dalam kategori aman, pemerintah perlu bergerak cepat agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan di masa depan.
Menurut Kadar Lusman, yang akrab disapa Pilus, pengendalian polusi udara harus dilakukan secara berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa situasi saat ini memang belum masuk fase darurat polusi, namun indikator kehati-hatian tetap perlu dijalankan oleh pemerintah kota.
“Kondisi udara di Semarang masih cukup aman, tetapi bukan berarti kita bisa mengabaikan potensi penurunan kualitasnya,” ujarnya, Rabu (10/12).
Pilus juga menyoroti kondisi armada Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang yang sebagian besar telah beroperasi lebih dari lima tahun.
Usia kendaraan yang semakin tua dikhawatirkan meningkatkan emisi buangan, sehingga berpotensi memperburuk kualitas udara kota.
“Hampir semua armada sudah melampaui usia lima tahun. Ini perlu dievaluasi karena performa mesin yang menurun dapat memperbesar emisi,” jelasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pengurangan emisi tidak harus bergantung pada pembelian armada baru yang membutuhkan anggaran besar.
Menurutnya, terdapat langkah-langkah lain yang bisa ditempuh dengan biaya lebih efisien dan implementasi lebih cepat.
Salah satu gagasan yang ia ajukan adalah pengaturan mobilitas pekerja dari daerah penyangga seperti Demak, Kendal, dan Kabupaten Semarang.
Pemerintah Kota Semarang diharapkan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten sekitar untuk menyediakan kantong parkir atau selter di kawasan perbatasan.
Dari lokasi tersebut, pekerja dapat meninggalkan sepeda motornya dan melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi khusus menuju kawasan industri.
“Cara ini bukan hanya membantu mengurangi emisi, tetapi juga menekan potensi kecelakaan lalu lintas,” tegasnya.
Ia juga mendorong warga untuk lebih aktif beralih ke transportasi umum. Namun, transisi tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan, seperti armada yang lebih nyaman dan penambahan area park and ride di titik-titik shelter.
Selain itu, Pilus menegaskan bahwa upaya pengurangan polusi harus dimulai dari aparatur pemerintah.
Ia mengusulkan agar pembatasan penggunaan kendaraan pribadi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali diterapkan pada hari tertentu.
“Bayangkan jika 14.000 ASN tidak menggunakan kendaraan pribadi dalam satu hari. Dampaknya terhadap pengurangan polusi pasti signifikan,” pungkasnya. (day)
