SEMARANG, Kabarjateng.id – Menyongsong satu tahun kepemimpinan Wali Kota Semarang Agustina-Iswar yang genap pada 20 Februari 2026, evaluasi kinerja pemerintahan mulai muncul dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Giyanto, menilai secara umum jalannya pemerintahan dalam setahun terakhir menunjukkan capaian positif.
Namun, ia menegaskan masih ada sejumlah aspek yang perlu percepatan terutama terkait proses transisi birokrasi dan penataan aparatur sipil negara (ASN).
“Kalau dari versi saya ini sudah bagus semuanya. Memang masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, seperti masalah infak susu dan sebagainya,” ujar Giyanto, Selasa (17/2/2026).
Transisi dan Pengisian Jabatan Kosong
Menurutnya, percepatan transisi pemerintahan menjadi kunci agar roda organisasi berjalan lebih efektif.
Ia menyoroti masih adanya jabatan lurah dan posisi ASN pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum terisi secara definitif.
“Peralihan dari Bu Wali yang dari dulu sampai sekarang itu harus ada percepatan. Transisinya,” ujarnya.
“Karena banyak sekali penempatan ASN, penempatan lurah yang kosong dan sebagainya ini harus cepat. Termasuk itu mempengaruhi pembangunan dan pelayanan,” tegas Giyanto.
Ia menilai, kelancaran struktur birokrasi akan berdampak langsung terhadap optimalisasi pelayanan publik dan percepatan realisasi program pembangunan di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
Pada bidang kesehatan, Giyanto menyoroti alokasi anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC) yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau terkait UHC, kemarin ada peningkatan. Dari tahun kemarin yang hampir Rp100 miliar, sekarang mencapai Rp21 miliar,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui terdapat kendala di tingkat pusat terkait kepesertaan BPJS kategori tertentu.
Namun, menurutnya Pemerintah Kota Semarang dalam kepemimpinan Agustina-Iswar masih memiliki kapasitas fiskal untuk menopang program tersebut demi menjamin akses layanan kesehatan masyarakat.
“Ini bagus karena untuk kemasyarakatan. Kalau saya mau tambah terus karena memang dari pusat ada kendala, ya itu BPJS yang memakai FBI itu. Nah itu baru ada masalah. Kalau Kota Semarang selama mampu, siap kalau itu. Saya siap nambah terus,” katanya.
Ia menegaskan, UHC merupakan kebijakan strategis yang menyentuh langsung kebutuhan kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Respons Bencana dan Cuaca Ekstrem
Dalam sektor kebencanaan, Giyanto mengapresiasi langkah cepat pemerintah kota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saat menghadapi cuaca ekstrem yang memicu longsor dan banjir di sejumlah wilayah.
Ia mencontohkan kejadian pada Kecamatan Gunungpati dan sekitarnya yang terdampak hujan deras hingga menyebabkan banjir serta tanah longsor.
“Penanganannya begitu ada kejadian cepat tanggap dari BPBD dan sebagainya. Ini bagian dari manajemen infrastruktur dari wali kota. Memang bencana ini besar sekali, suasana ekstrem,” ujarnya.
Terkait insiden banjir yang sempat menyeret warga, Giyanto memastikan proses evakuasi sudah ada tindakan.
“Sudah ketemu semuanya. Yang satu masih selamat,” katanya.
Ia menambahkan, kesiapsiagaan menghadapi bencana perlu terus diperkuat mengingat intensitas cuaca ekstrem yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Pendidikan dan Perda Pesantren
Pada sektor pendidikan, Giyanto menyebut sejumlah program berjalan relatif baik, mulai dari sistem pendaftaran hingga perhatian terhadap infrastruktur sekolah yang mengalami kerusakan.
“Pendidikan ini berbagai aspek. Kemarin waktu pendaftaran sudah baik. Bu Agustina juga peduli dengan adanya sekolah yang kurang baik, roboh dan sebagainya,” jelasnya.
Selain itu, DPRD Kota Semarang baru saja mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren.
Giyanto mengaku terlibat langsung dalam pembahasan regulasi tersebut sebagai ketua panitia.
“Kebetulan ketua panitianya saya. Bu Wali itu ngejar terus agar Perda ini cepat selesai dan perwalnya cepat, supaya proses pendidikan baik dari agama maupun non-agama bisa jalan baik,” ungkapnya.
Program sekolah gratis juga masih berlanjut dengan penambahan kuota pada tahun ini.
“Sekolah gratis sudah. Untuk tahun ini sudah menambah. Akan diteruskan, kemarin kita usulkan dan akan ada realisasi,” katanya.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan Agustina-Iswar, DPRD mempunyai harapan percepatan penataan birokrasi, penguatan layanan kesehatan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen kebencanaan dapat menjadi prioritas.
Evaluasi ini bisa menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Semarang, sekaligus memastikan program pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat. (Whs)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.