SEMARANG, Kabarjateng.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Sumarno, menegaskan bahwa literasi kebijakan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Menurutnya, tantangan utama bagi para pemangku kepentingan adalah bagaimana menyusun strategi komunikasi yang mampu menjembatani bahasa teknis kebijakan agar mudah dimengerti oleh publik.
Hal tersebut disampaikan Sumarno dalam kegiatan Roadshow Komunikasi dan Edukasi Bank Indonesia (Rekomendasi) yang digelar di Pandanaran Grand Ballroom Hotel Padma Semarang, Kamis (23/10/2025).
Acara tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai unsur, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jateng, akademisi, hingga perwakilan lembaga terkait yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan publik dan ekonomi.
Sumarno mencontohkan pentingnya penyelarasan komunikasi dalam pelaksanaan program pemerintah, seperti kebijakan pengentasan kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, setiap kebijakan publik perlu dikomunikasikan dengan bahasa yang sederhana agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
Hal serupa juga berlaku dalam edukasi literasi keuangan yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia.
Ia menilai, berbagai kebijakan di sektor fiskal dan moneter, seperti perubahan suku bunga acuan atau kebijakan makroprudensial, harus disampaikan dengan strategi komunikasi yang efektif.
“Setiap kebijakan pasti berdampak pada masyarakat. Karena itu, informasi tersebut harus mudah dipahami agar masyarakat tahu bagaimana menyikapinya,” ujarnya.
Sebagai contoh, Sumarno menyoroti kebijakan suku bunga acuan (BI Rate) yang berada di level 4,75 persen.
Ia menjelaskan bahwa informasi ini sangat penting, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses kredit dan mengelola usaha.
“BI Rate ini harus dimengerti dengan baik. Pelaku UMKM harus bisa beradaptasi ketika suku bunga naik maupun turun, karena dampaknya terhadap perekonomian cukup besar,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng, Rahmat Dwisaputra, menjelaskan bahwa kegiatan Rekomendasi bertujuan memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan.
Fokus kegiatan ini meliputi penguatan literasi sistem pembayaran dan digitalisasi, perlindungan konsumen, serta peningkatan edukasi ekonomi.
“BI Jawa Tengah akan terus berperan sebagai advisor dalam mendukung pertemuan dan penguatan ekonomi daerah,” katanya.
Rangkaian kegiatan Rekomendasi diikuti oleh sekitar 500 peserta dari berbagai kalangan, antara lain pelajar SMA, mahasiswa, akademisi, pelaku UMKM, komunitas anak muda, serta masyarakat umum.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan publik semakin meningkat, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (rs)
