SEMARANG, Kabarjateng.id — Guna menjawab tantangan dalam pencapaian target produksi jagung serta mendukung ketahanan pangan nasional, Polrestabes Semarang menginisiasi rapat koordinasi lintas instansi yang digelar di Ruang Rupatama pada Selasa (5/8) pukul 13.30 WIB.
Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan data dan merumuskan strategi optimalisasi pertanian jagung di wilayah Kota Semarang.
Wakapolrestabes Semarang, AKBP Wiwit Ari Wibisono, S.H., S.I.K., M.H., memimpin langsung jalannya rapat.
Turut hadir sejumlah pejabat dan perwakilan dari berbagai lembaga, antara lain Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono, S.St., M.Si., Kabag SDM Polrestabes AKBP Tri Wakhyuni, serta perwakilan dari Dinas Pertanian, Bulog, dan Perum Perhutani KPH Kendal.
Dalam arahannya, AKBP Wiwit menyoroti perlunya sinkronisasi data antara instansi, terutama terkait lahan dan hasil panen jagung yang belum sepenuhnya terlaporkan dengan baik ke Bulog.
Ia menekankan bahwa pembaruan data secara berkala dan akurat sangat penting untuk mendukung pelaporan ke tingkat Polda Jawa Tengah.
“Masih terlihat adanya perbedaan data antara lapangan dan yang diterima pusat. Oleh karena itu, kami mendorong agar seluruh stakeholder menyatukan persepsi dan mengacu pada data dari Dinas Pertanian untuk memastikan laporan yang valid,” ujarnya.
Perwakilan Dinas Pertanian Kota Semarang, PLT Kabid Tanaman Pangan Ibu Ratmi, menjelaskan bahwa luas lahan pertanian jagung di Kota Semarang mencapai 2.197 hektar, meskipun jumlah tersebut cenderung menurun akibat alih fungsi lahan.
Ia menambahkan, target tanam tidak ditetapkan secara nasional, namun disusun berdasarkan potensi lokal dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan ketersediaan air.
Ratmi memperkirakan, pada Agustus 2025, akan ada penanaman jagung di atas lahan seluas 23 hektar dengan produktivitas rata-rata mencapai 7 ton per hektar.
Namun, ia mengakui bahwa musim kemarau basah menjadi tantangan tersendiri bagi petani dalam mencapai hasil optimal.
Kepala BPS Rudi Cahyono turut memberikan penjelasan mengenai perbedaan metode pengumpulan data. BPS menggunakan Kerangka Sampel Area (KSA) berbasis citra satelit dan pengamatan lapangan, berbeda dengan metode ubinan yang diterapkan Dinas Pertanian.
“Meski kami tidak menghitung hasil produksi secara langsung, data luas tanam dan panen tetap dapat kami pantau secara akurat,” jelasnya.
Sementara itu, Bulog mengungkapkan masih rendahnya angka penyerapan jagung, baru mencapai 347 ton dari target 57.000 ton.
Perwakilan Bulog, Akbar, berharap koordinasi lebih intensif dengan Dinas Pertanian terkait informasi masa panen agar penyerapan hasil petani bisa ditingkatkan.
Hal serupa disampaikan Laode dari Perum Perhutani KPH Kendal. Ia menyebut adanya potensi 23,2 hektar lahan garapan masyarakat dan LMDH yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian jagung, meskipun saat ini belum ada pemanfaatan formal pada lahan-lahan tersebut.
Rapat ditutup dengan penekanan Wakapolrestabes tentang pentingnya sinergi lintas sektor.
“Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Polrestabes Semarang siap menjadi fasilitator komunikasi antarlembaga untuk memperkuat kolaborasi dan mewujudkan kedaulatan pangan di kota ini,” tandas AKBP Wiwit. (di)
