SEMARANG, Kabarjateng.id – Gelaran Sarasehan Mitra Ojek Online (Ojol) dan Angkutan Sewa Khusus (ASK) di GOR Jatidiri Semarang, Jumat (12/9/2025), menjadi ruang dialog antara para pengemudi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Dalam kesempatan tersebut, ratusan driver menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Keluhan yang mencuat cukup beragam, mulai dari masalah pajak kendaraan, regulasi yang dinilai belum berpihak, kesejahteraan, hingga perlindungan bagi pengemudi perempuan.
Seorang perwakilan ojol dari Solo Raya menuturkan keberatannya terhadap pajak kendaraan yang terus meningkat.
“Motor saya makin tua, tapi pajaknya justru naik. Dulu Rp151 ribu, sekarang jadi Rp225 ribu, padahal motornya keluaran 2013,” ungkapnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah provinsi segera mengeluarkan aturan khusus berupa Pergub yang lebih tegas mengatur operasional ojol.
Kritik lain datang dari perwakilan Maxim Semarang. Mereka menilai persyaratan kepemilikan ASK dan Kartu Identitas Sewa Khusus (KISP) terlalu berat.
Dari ratusan anggota, hanya segelintir yang berhasil lolos. Mereka berharap ada relaksasi aturan, termasuk soal usia kendaraan.
Tak hanya soal regulasi, isu perlindungan sosial turut menjadi sorotan. Seorang pengemudi menyinggung soal Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang tak pernah menyentuh kalangan ojol.
“Kalau pekerja UMK bisa dapat BSU, kenapa driver ojol tidak pernah merasakan?” keluhnya.
Dari Banyumas Raya, perwakilan driver menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap aplikator yang kerap dianggap tidak adil.
“Banyak pelanggaran yang sudah terbukti. Kami berharap Pak Gubernur bisa hadir memberi solusi agar ada keadilan,” tegasnya.
Suara juga datang dari kelompok srikandi ojol. Mereka menuturkan pentingnya perlindungan khusus, mengingat banyak perempuan yang tetap bekerja hingga larut malam.
“Kami butuh rasa aman saat mencari nafkah,” ujar salah satu pengemudi perempuan. Ada pula yang menyampaikan harapan agar bantuan sosial lebih berpihak pada keluarga rentan.
Selain itu, para driver menuntut kejelasan tarif, perlindungan jangka panjang, hingga usulan agar iuran BPJS Ketenagakerjaan ditanggung pemerintah.
Menanggapi hal itu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa forum sarasehan memang dimaksudkan untuk menyerap aspirasi secara langsung.
“Saya tidak ingin pertemuan seperti ini hanya jadi wadah mengulang masalah yang sama. Kita harus mencari jalan keluar,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kepatuhan administrasi, khususnya kelengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM). Menurutnya, banyak kecelakaan lalu lintas yang berujung fatal terjadi karena pengemudi tidak tertib administrasi.
“SIM yang sudah mati harus segera didata dan diperpanjang kembali. Ini bagian dari upaya menekan angka kecelakaan,” tegasnya. (rs)
