JAKARTA, Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyambut baik peluncuran program insentif untuk guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) dan pendidik nonformal oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Program tersebut dinilai sebagai bukti konkret kehadiran negara dalam mendukung kesejahteraan para tenaga pendidik.
“Dengan hadirnya negara, para guru bisa lebih sejahtera,” ungkap Luthfi usai menghadiri peluncuran program insentif di Kantor Kemendikdasmen RI, Jakarta, Rabu (6/8/2025). Dalam kegiatan tersebut, turut diperkenalkan tiga program sekaligus, yakni insentif untuk guru non-ASN, bantuan subsidi upah bagi pendidik nonformal, serta bantuan afirmasi untuk peningkatan kualifikasi pendidikan S1 atau D4 bagi guru. Ketiganya dikemas dalam tajuk “Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru,” sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 RI.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, menambahkan bahwa Pemprov Jateng telah terlebih dahulu melaksanakan program serupa melalui skema anggaran daerah. Insentif bagi guru non-ASN, termasuk guru tamu di SMA, SMK, dan SLB negeri, disalurkan melalui APBD Jateng dengan skema Belanja Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan yang pada tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp472,381 miliar. Jumlah guru non-ASN yang menerima manfaat ini mencapai 3.043 orang, terdiri dari 1.313 guru SMA, 1.442 guru SMK, dan 288 guru SLB.
Selain itu, Pemprov Jateng juga menyediakan anggaran sebesar Rp142,632 miliar melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), yang ditujukan untuk mendukung honorarium guru pada sekolah swasta di semua jenjang.
Program dari Kemendikdasmen sendiri hadir untuk mengisi celah pembiayaan yang belum tertutupi oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp300.000 per bulan selama tujuh bulan, dengan total Rp2,1 juta per guru.
“Ini pertama kalinya ada BSU untuk tujuh bulan. Harapannya, kesejahteraan ini bisa meningkatkan mutu pendidikan, tidak hanya di Jateng, tapi juga di seluruh Indonesia,” jelas Sadimin.
Sementara itu, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa tiga program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas guru dan pemerataan akses pendidikan. Program afirmasi kualifikasi guru juga mencakup 12.500 guru yang akan melanjutkan pendidikan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di 112 perguruan tinggi.
Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan insentif bagi 341.248 guru honorer di seluruh Indonesia, yang masing-masing menerima Rp2,1 juta. Selain itu, BSU juga diberikan kepada 253.407 guru PAUD nonformal selama dua bulan, serta tunjangan sertifikasi bagi lebih dari 1,4 juta guru secara nasional. (Humas Jateng)
