SEMARANG, Kabarjateng.id – Menyusutnya alokasi dana desa menjadi perhatian serius para kepala desa di Kabupaten Banyumas.
Melalui Paguyuban Kepala Desa “Satria Praja”, mereka menyampaikan sejumlah persoalan langsung kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat audiensi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis (5/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari harapan pemerataan bantuan keuangan desa (Bankeu) dan bantuan gubernur (Bangub), kendala pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga polemik relokasi Puskesmas Cilongok II.
Ketua Umum Satria Praja Banyumas, Saifuddin, mengatakan penurunan dana desa berdampak langsung terhadap program pembangunan di tingkat desa.
Menurutnya, kondisi ini membuat pemerintah desa membutuhkan dukungan tambahan dari pemerintah provinsi agar pembangunan tetap berjalan optimal.
Ia berharap bantuan dari provinsi dapat diberikan secara merata sehingga seluruh desa memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain persoalan anggaran, para kepala desa juga menyoroti pelaksanaan KDMP yang di sejumlah wilayah menghadapi kendala teknis, seperti keterbatasan lahan, proses pembangunan gedung, hingga kesiapan administrasi.
Saifuddin menilai program tersebut memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi desa, namun perlu disertai regulasi yang jelas, pendampingan, serta pelatihan bagi pengurus agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ia juga mengusulkan agar desa yang tidak memiliki tanah kas dapat mengadopsi model koperasi gabungan, sehingga pembangunan tidak dipaksakan dan tetap menyesuaikan kondisi lokal masing-masing desa.
Aspirasi lain yang disampaikan terkait rencana relokasi Puskesmas Cilongok II.
Para kepala desa mempertanyakan perubahan lokasi relokasi yang sebelumnya telah ditetapkan melalui surat keputusan pada 2025, namun kemudian muncul kebijakan baru dari pemerintah kabupaten yang menunjuk lokasi berbeda.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi langsung meminta organisasi perangkat daerah terkait untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas guna mencari solusi.
Ia menegaskan bahwa desa-desa yang belum menerima bantuan keuangan dapat diusulkan dalam perubahan anggaran agar pembangunan tidak terhambat.
Terkait KDMP, pemerintah provinsi juga memberikan penjelasan teknis melalui Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah.
Saat ini ribuan KDMP telah berbadan hukum dan sebagian besar sudah beroperasi dengan fokus pada potensi ekonomi lokal.
Pemerintah juga terus melakukan pelatihan kepada para pengurus guna meningkatkan kapasitas manajemen koperasi desa.
Sementara mengenai relokasi Puskesmas Cilongok II, Gubernur meminta Dinas Kesehatan Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk mengklarifikasi perubahan kebijakan sekaligus memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Editor: Mualim
