UNGARAN | Kabarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang diminta meningkatkan pengawasan terhadap penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di sejumlah perusahaan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan selama menjalankan tugas.
Imbauan itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Moh Haris, saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Ruang Dharma Satya, Kompleks Kantor Bupati Semarang, Ungaran, Jumat (20/11/2026).
Haris menilai perkembangan kawasan industri di Kabupaten Semarang semakin menarik bagi pelaku usaha.
Bahkan, sejumlah perusahaan manufaktur memilih memindahkan kegiatan produksinya dari Jawa Barat ke wilayah tersebut.
Kondisi itu, menurutnya, harus diimbangi dengan pengawasan ketenagakerjaan yang lebih serius, terutama terkait penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
Ia menegaskan, perlindungan tidak boleh hanya diberikan kepada pekerja tetap.
Karyawan kontrak, tenaga alih daya, hingga pekerja harian juga harus memperoleh hak yang sama dalam hal keamanan dan kenyamanan bekerja.
“Dinas terkait perlu terus memperketat pengawasan di perusahaan dalam melaksanakan program K3 ini,” ujarnya.
Sorotan serupa disampaikan Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Semarang, Nurdin.
Ia mengungkapkan, masih terdapat perusahaan yang memandang penerapan SMK3 sebagai tambahan beban operasional.
Padahal, menurutnya, pekerja menghadapi tekanan dan tingkat stres yang cukup tinggi dalam menjalankan aktivitas pekerjaan.
Karena itu, keberadaan sistem perlindungan K3 menjadi kebutuhan mendasar yang tidak boleh diabaikan.
Kunjungan kerja tersebut diikuti 13 anggota Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX, M Yahya Zaini.
Rombongan diterima Bupati Semarang H Ngesti Nugraha bersama Ketua DPRD Bondan Marutohening, Wakil Bupati Nur Arifah, serta Sekretaris Daerah Valeanto Sukendro.
Yahya Zaini mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan mengetahui secara langsung kebijakan dan langkah Pemkab Semarang dalam memastikan penerapan K3 di lingkungan perusahaan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor industri tidak semestinya hanya diukur dari besarnya investasi maupun jumlah lapangan kerja yang berhasil diciptakan.
Aspek perlindungan pekerja harus menjadi perhatian utama, termasuk pemenuhan hak-hak dasar tenaga kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Isu penting di dunia industri adalah pelaksanaan K3. Jadi, tidak hanya mengejar jumlah besar investasi dan pembukaan lapangan kerja. Terpenting melindungi hak dasar pekerja berdasarkan UU tentang perlindungan ketenagakerjaan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menjelaskan, sektor industri merupakan salah satu potensi unggulan daerah selain pertanian dan pariwisata.
Saat ini, tercatat sebanyak 757 perusahaan beroperasi di Kabupaten Semarang dengan jumlah tenaga kerja mencapai 124.463 orang.
Ngesti juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah membahas penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
Ia berharap keputusan yang nantinya ditetapkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha.
“Semoga keputusan nantinya dapat diterima semua pihak,” pungkasnya. (dkp)






