BREBES | Kabarjateng.id – Pelaksanaan rekonstruksi ruas jalan Pagojengan–Taraban, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, menjadi sorotan warga.
Proyek yang menelan anggaran hampir Rp2 miliar dari APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026 tersebut dikeluhkan lantaran kondisi area pekerjaan dinilai belum tertata dengan baik dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, Jumat (20/11/2026), sejumlah bagian ruas jalan masih terlihat belum dipadatkan secara optimal.
Selain itu, material tanah liat bekas galian masih menumpuk di bahu jalan, bahkan sebagian meluber hingga ke badan jalan yang setiap hari dilalui masyarakat.
Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan ketika hujan turun. Permukaan jalan yang tidak rata dan licin berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.
Sejumlah pengendara sepeda motor bahkan dilaporkan terjatuh saat melintasi area pekerjaan tersebut.
Proyek rekonstruksi jalan ini dilaksanakan oleh CV Sumber Rejeki dengan nilai kontrak sebesar Rp1.999.476.000,00.
Pelaksanaannya mengacu pada Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 000.3.3/3232/SPK/PPK-BM/X/2026 tertanggal 12 Oktober 2026, dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2026 melalui Dinas Pekerjaan Umum, Bidang Bina Marga.
Keluhan juga disampaikan warga yang setiap hari beraktivitas dan melintasi ruas jalan tersebut.
Agus, warga Desa Taraban yang sehari-hari berprofesi sebagai pengemudi ojek, mengaku prihatin terhadap kondisi pekerjaan yang dinilainya belum memperhatikan aspek keselamatan pengguna jalan secara maksimal.
“Anggarannya miliaran rupiah, tapi pengerjaannya terlihat berantakan dan tidak jelas. Kalau sampai ada yang celaka, siapa yang bertanggung jawab? Pihak kontraktor? Dinas PU Kabupaten seharusnya lebih tegas mengawasi pelaksanaan di lapangan,” ujar Agus.
Selain kondisi fisik area pekerjaan, minimnya kelengkapan rambu peringatan dan fasilitas keselamatan kerja turut menjadi perhatian.
Padahal, pekerjaan konstruksi yang berlangsung di ruas jalan umum semestinya memperhatikan aspek keselamatan, baik bagi para pekerja maupun masyarakat yang melintas di sekitar lokasi proyek.
Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Pelaksanaan pekerjaan konstruksi di ruang lalu lintas harus dilengkapi pengamanan dan rambu peringatan yang memadai, termasuk memastikan material hasil galian tidak mengganggu maupun membahayakan pengguna jalan.
Menanggapi kondisi tersebut, Gofur selaku pihak pelaksana di lapangan menjelaskan bahwa pekerjaan yang sedang dilaksanakan mencakup peningkatan jalan beton, pembangunan saluran drainase menggunakan sistem pabrikasi, serta pengerasan jalan.
“Pekerjaan ini merupakan peningkatan jalan beton serta pembuatan saluran drainase sistem pabrikasi dan pengerasan jalan,” ujar Gofur.
Sementara itu, Andri selaku konsultan perencana menyampaikan bahwa pihaknya telah berulang kali mengingatkan kontraktor agar pelaksanaan pekerjaan senantiasa mengikuti standar prosedur kerja serta memperhatikan ketertiban administrasi di lapangan.
Penjelasan serupa disampaikan Mansur, selaku pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.
Ia menegaskan bahwa pihaknya telah berulang kali mengingatkan kontraktor mengenai kewajiban pemasangan rambu keselamatan, penerapan K3, serta pemenuhan kelengkapan fasilitas pendukung di area pekerjaan.
“Pemasangan rambu keselamatan, penerapan K3, serta kelengkapan perlengkapan di lokasi sudah sering kami ingatkan kepada pihak kontraktor. Kami juga rutin melakukan evaluasi pada setiap tahap kemajuan pekerjaan. Standar operasional prosedur selalu kami tekankan guna mencegah terjadinya kecelakaan, dan kami senantiasa berkoordinasi dengan pimpinan terkait pelaksanaan di lapangan,” ujar Mansur.
Meski demikian, warga berharap berbagai teguran dan arahan yang telah disampaikan kepada pihak kontraktor tidak sekadar menjadi formalitas, tetapi segera diwujudkan melalui langkah konkret di lapangan.
Masyarakat meminta agar material tanah bekas galian segera dibersihkan atau dipindahkan dari bahu dan badan jalan, permukaan jalan yang belum tertata ditangani dengan baik, serta rambu-rambu peringatan dan perlengkapan keselamatan dipasang sesuai ketentuan.
Pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes juga diharapkan semakin diperketat agar seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, standar keselamatan, dan ketentuan kontrak.
Sebab, pembangunan infrastruktur jalan yang menggunakan anggaran publik tidak hanya dituntut menghasilkan kualitas konstruksi yang baik, tetapi juga harus menjamin keselamatan masyarakat selama proses pengerjaan berlangsung.
Jangan sampai pembangunan yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik justru menimbulkan risiko keselamatan bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan akses jalan tersebut. (wb)






