KAB SEMARANG | Kabarjateng.id – Tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar diduga menjadi modus perekrutan enam perempuan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diungkap Satreskrim Polres Semarang.
Dalam perkara ini, polisi mengamankan seorang pria berinisial F (35), warga Kota Bogor, Jawa Barat.
Ia diduga merekrut dan menampung enam perempuan untuk dieksploitasi sebagai pekerja seks komersial (PSK). Dua di antaranya masih berusia 17 tahun.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Condrowulan Polres Semarang, Jumat (20/11/2026) pukul 14.30 WIB.
Kegiatan dipimpin Kasatreskrim Polres Semarang AKP Gidion Karo Sekali, S.T.K., S.I.K., M.I.K., bersama jajaran terkait, termasuk perwakilan Dinas Sosial dan DP3AKB Kabupaten Semarang.
Polisi mengungkap perkara ini pada Senin (16/11/2026), setelah melakukan penyelidikan dalam rangkaian Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) periode Oktober hingga awal November 2026.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, keenam perempuan tersebut berasal dari Kota Bogor, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dan Kabupaten Pemalang.
Mereka diduga dibujuk dengan janji akan mendapatkan pekerjaan di wilayah Kabupaten Semarang.
Namun, setelah tiba di lokasi, para korban justru ditempatkan di hotel dan diarahkan melayani pelanggan melalui aplikasi.
Dari enam perempuan tersebut, dua orang masih berusia 17 tahun. Sementara empat lainnya berusia antara 18 hingga 21 tahun.
Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga mengatur aktivitas para korban melalui grup WhatsApp.
Pelanggan diperoleh menggunakan aplikasi kencan dengan tarif antara Rp250 ribu hingga Rp400 ribu untuk setiap transaksi.
Praktik yang diduga melibatkan eksploitasi perempuan tersebut diperkirakan telah berlangsung selama sekitar satu setengah bulan.
Polisi juga menemukan dugaan bahwa uang dari transaksi para korban dikumpulkan dan dikelola oleh tersangka.
Dana tersebut digunakan untuk membayar kamar hotel, makanan, laundry, serta kebutuhan operasional lainnya.
Para korban dijanjikan memperoleh bayaran Rp5 juta hingga Rp10 juta.
Selain itu, terdapat iming-iming bonus Rp2 juta dengan persyaratan harus memenuhi jumlah pelanggan tertentu.
Kasatreskrim Polres Semarang AKP Gidion Karo Sekali mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas perdagangan orang sekaligus menyelamatkan korban dari praktik eksploitasi.
Menurutnya, penyidik masih mendalami peran tersangka dan melengkapi alat bukti untuk proses hukum lebih lanjut.
“Para korban awalnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Semarang. Namun, setelah tiba, mereka justru ditampung dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi. Dua korban bahkan masih berusia 17 tahun,” jelas Gidion.
Dalam proses pengungkapan, petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersangka.
Barang bukti tersebut meliputi satu buku catatan, dua sepeda motor Honda Beat, dua stel pakaian, serta sembilan telepon genggam.
Selain proses hukum, kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan DP3AKB Kabupaten Semarang untuk memastikan keselamatan serta pemulihan para korban.
Pada 18 November 2026, keenam perempuan tersebut telah diserahkan kepada orang tua atau wali masing-masing.
Plt Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Supriyanah, S.E., M.M., yang mewakili kepala dinas, menegaskan bahwa penanganan korban membutuhkan perhatian berkelanjutan, meskipun mereka telah kembali ke keluarga.
Ia menilai dukungan keluarga dan lingkungan sangat penting untuk membantu korban memulihkan kondisi serta kembali menjalani kehidupan secara aman.
“Penanganan korban tidak cukup hanya dengan menyerahkan mereka kepada keluarga. Pendampingan dan perhatian dari keluarga maupun lingkungan sangat dibutuhkan agar korban mendapatkan dukungan yang diperlukan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DP3AKB Kabupaten Semarang, Dewanto Leksono Widagdo, S.STP., M.M., mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun.
Menurutnya, penanganan korban TPPO harus melibatkan berbagai instansi agar proses pendampingan berjalan sesuai kebutuhan dan mencegah terjadinya eksploitasi kembali.
Ia juga meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan yang tidak memiliki kejelasan.
“Perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Kami mendukung koordinasi dengan kepolisian agar para korban memperoleh pendampingan yang sesuai. Masyarakat juga harus lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan yang berpotensi menjadi jebakan,” ungkapnya.
Atas dugaan perbuatannya, tersangka F dijerat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Penyidik juga menerapkan alternatif ketentuan Pasal 455 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Ancaman hukuman yang disampaikan penyidik mencapai 15 tahun penjara. Ancaman tersebut dapat diperberat sepertiga apabila tindak pidana dilakukan terhadap anak.
Polres Semarang mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan penghasilan tinggi tanpa kejelasan jenis pekerjaan, lokasi, maupun mekanisme perekrutan.
Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan indikasi perdagangan orang, penampungan ilegal, atau dugaan eksploitasi perempuan dan anak.
Pengawasan masyarakat dan perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi bagian penting untuk mencegah kasus serupa terulang. (lim)






