SEMARANG, Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Berlian, Selasa (5/8/2025).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menjelaskan bahwa arah kebijakan anggaran tetap berfokus pada penguatan layanan dasar, peningkatan infrastruktur, stabilitas iklim investasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Seluruh program dirancang untuk mendukung terwujudnya visi Jawa Tengah Maju Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan nyata yang telah dan akan dilaksanakan,” ujar Luthfi.
Ia menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, karena memiliki dampak langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan. Meski tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada triwulan II 2025 mengalami penurunan dari 9,58% menjadi 9,48%, berbagai program percepatan tetap digencarkan.
“Kita membentuk tim kerja untuk mengatasi kemiskinan ekstrem melalui berbagai intervensi, seperti perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan sosial, hingga akses pendidikan dan layanan kesehatan,” paparnya.
Untuk sektor infrastruktur, Luthfi menilai penguatan infrastruktur sangat strategis dalam mendorong ketahanan pangan dan mendukung Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.
Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, turut menyampaikan rincian struktur APBD Perubahan 2025, yang mencakup pendapatan daerah sebesar Rp24,57 triliun dan belanja daerah sebesar Rp25,15 triliun. Dengan defisit sebesar Rp577 miliar, kebutuhan tersebut akan ditutup melalui pembiayaan yang telah disiapkan.
“Prioritas anggaran tetap pada infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, dan sektor kesehatan. Untuk program RTLH, sumber anggarannya berasal dari pemerintah pusat dan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Semua diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan warga,” jelas Sumanto. (di)
