SEMARANG | Kabarjateng.id – Penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi hingga aktivitas pertambangan tanpa izin masih menjadi persoalan serius di Jawa Tengah.
Dalam kurun waktu satu bulan, Polda Jateng bersama jajaran berhasil membongkar 59 perkara dengan menetapkan 79 orang sebagai tersangka.
Dari pengungkapan tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai Rp50,07 miliar.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers di Markas Ditreskrimsus Polda Jateng, Semarang, Jumat (13/11/2026).
Pengungkapan berlangsung selama periode 14 Oktober hingga 13 November 2026.
Kasus yang ditangani meliputi penyalahgunaan BBM bersubsidi, LPG bersubsidi, serta pertambangan mineral dan batu bara (minerba) ilegal.
Dari total 59 perkara, sebanyak 46 kasus berkaitan dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Polisi menetapkan 61 orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Petugas turut menyita 67 kendaraan roda empat dan roda enam serta puluhan ribu liter BBM jenis solar dan Pertalite.
Kapolda mengungkapkan, para pelaku menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan BBM bersubsidi dalam jumlah besar.
Salah satunya dengan membeli secara berulang di sejumlah SPBU, kemudian menampung dan menjualnya kembali.
Ada pula pelaku yang memodifikasi tangki kendaraan agar mampu menampung BBM lebih banyak.
Modus lainnya menggunakan QR code dan nomor polisi kendaraan berbeda untuk menghindari pembatasan pembelian.
Bahkan, sebagian pelaku menyedot BBM dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke jeriken, drum, maupun tempat penampungan khusus.
Selain BBM, penyidik juga membongkar enam perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan 10 tersangka.
Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 1.163 tabung LPG berbagai ukuran beserta sejumlah kendaraan yang diduga digunakan untuk menjalankan praktik tersebut.
Modusnya dengan memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung nonsubsidi berukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram hingga 50 kilogram menggunakan peralatan yang telah dimodifikasi.
Hasil pemindahan kemudian dipasarkan kembali sebagai LPG nonsubsidi untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan harga.
Sementara itu, penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal menghasilkan tujuh perkara dengan delapan tersangka.
Lokasi pengungkapan tersebar di sejumlah daerah, yakni Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Jepara, Cilacap, dan Kendal.
Dalam perkara tersebut, polisi menyita 14 unit dump truck dan 10 alat berat yang diduga digunakan untuk kegiatan penambangan.
Aktivitas ilegal itu mencakup pengambilan tanah urug, pasir, batu, hingga batu belah tanpa dilengkapi perizinan yang sah.
Polisi juga menemukan kegiatan penambangan yang tetap berjalan meskipun izin operasi produksinya telah berakhir.
Untuk menghindari pengawasan, sejumlah aktivitas penambangan diduga dilakukan pada malam hari dengan menggunakan alat berat. Pada siang hari, pekerjaan dilanjutkan secara manual.
Kapolda menegaskan, penindakan tidak hanya menyasar orang-orang yang menjalankan aktivitas ilegal di lapangan.
Apabila hasil penyelidikan menemukan BBM atau LPG bersubsidi digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri melalui jalur penyalahgunaan, perusahaan yang terlibat juga akan dimintai pertanggungjawaban hukum.
“Kalau nantinya terindikasi dipakai untuk kepentingan industri, jelas kita juga akan proses perusahaan tersebut. Kita akan terus melakukan operasi dan tidak akan berhenti hanya sampai di sini,” tegas Roy.
Dari sisi pengawasan distribusi energi, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Gustiar Widodo, menyatakan dukungannya terhadap langkah kepolisian.
Pertamina, kata dia, terus memantau transaksi pembelian BBM bersubsidi di SPBU.
Setiap transaksi tercatat berdasarkan nomor polisi kendaraan sehingga pola pembelian yang tidak wajar dapat ditelusuri.
Ia menjelaskan, salah satu modus yang ditemukan adalah penggunaan QR code dan nomor polisi yang berubah-ubah.
Pelaku juga berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya untuk melakukan pembelian berulang.
Dari sisi penegakan hukum, tersangka penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
Sementara itu, perkara pertambangan tanpa izin dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.
Polda Jateng juga meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi penimbunan, pengangkutan, maupun pengoplosan BBM dan LPG bersubsidi.
Begitu pula dengan aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki izin.
Laporan dapat disampaikan melalui kantor kepolisian terdekat atau Call Center Polri 110.
Kapolda menegaskan, pengawasan dan penindakan akan terus dilakukan untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak sekaligus mencegah kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal. (dkp)
