KLATEN | Kabarjateng.id – Perlindungan perempuan dan anak di Jawa Tengah terus diperkuat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong agar layanan pengaduan dan pendampingan korban kekerasan dapat dijangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Salah satu bukti pelaksanaan program tersebut terlihat di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten.
Sebanyak 19 desa di wilayah itu kini telah memiliki Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA), lengkap dengan kader pendamping serta dukungan anggaran.
Capaian tersebut menjadikan Juwiring sebagai salah satu kecamatan percontohan program Kecamatan Berdaya di Jawa Tengah dengan kategori unggul.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi pelaksanaan program tersebut saat melakukan kunjungan di Kantor Kecamatan Juwiring, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, keberhasilan Kecamatan Berdaya tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah kecamatan dan desa dalam membangun pelayanan serta pemberdayaan masyarakat secara terpadu.
“Kecamatan Berdaya di Juwiring sangat lengkap sekali. Artinya, kecamatan menjadi basis pengembangan masyarakat untuk memberikan pelayanan di wilayah kecamatan dan desa-desa sekitarnya,” kata Ahmad Luthfi.
Ia menegaskan, kecamatan harus mampu menjadi pusat kegiatan masyarakat sekaligus penghubung berbagai program pembangunan di tingkat desa.
Melalui konsep tersebut, berbagai kelompok masyarakat, mulai dari generasi muda, petani, perempuan hingga anak-anak, diharapkan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
Ahmad Luthfi berharap pendekatan pemberdayaan berbasis kecamatan dan desa dapat memperluas akses pelayanan publik, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini yang kita gunakan agar seluruh Provinsi Jawa Tengah mampu mereduksi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Penguatan perlindungan perempuan dan anak menjadi salah satu bagian penting dalam program tersebut.
Bahkan, Pemprov Jateng sebelumnya memperoleh penghargaan sebagai Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak dalam ajang Indonesia Kita Award 2026.
Implementasi program itu salah satunya diwujudkan melalui pembentukan RPPA di seluruh desa di Kecamatan Juwiring.
Sebelum layanan tersebut diperluas, Juwiring telah mengembangkan inovasi Puspa (Pusat Layanan Sahabat Perempuan, Anak, dan Disabilitas).
Kini, keberadaan RPPA dan Puspa menjadi tempat masyarakat menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, perundungan, hingga permasalahan yang dialami penyandang disabilitas dan kelompok lanjut usia.
Camat Juwiring, Nindyarini Budi Wardhani, mengungkapkan bahwa keberadaan layanan tersebut mendorong masyarakat lebih terbuka dalam menyampaikan persoalan yang selama ini cenderung disembunyikan.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan berbagai elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat sistem perlindungan tersebut.
“Kami selalu berkolaborasi dengan kepala desa, pengusaha, budayawan, dan tokoh agama. Setelah ada RPPA dan Puspa, lebih banyak yang berani speak up tentang permasalahan perempuan dan anak. Mulai kekerasan perempuan dan anak, bullying, bahkan disabilitas dan lansia. Semua datanya kami ada,” jelas Nindyarini.
Untuk mempercepat penanganan, setiap desa juga telah memiliki kader paralegal yang membantu mengidentifikasi dan mendampingi persoalan di lingkungan masyarakat.
Mekanisme penanganan dilakukan secara bertahap. Aduan yang masih dapat diselesaikan di tingkat desa ditangani melalui pemerintah setempat.
Sementara persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan diteruskan ke tingkat kecamatan hingga kabupaten.
Berdasarkan pendataan Kecamatan Juwiring, terdapat 10 aduan berkaitan dengan anak, enam aduan terkait perempuan, enam persoalan penyandang disabilitas, serta dua aduan mengenai lansia.
Pendampingan juga diberikan kepada korban setelah laporan diterima. Hal itu termasuk korban perundungan, kekerasan seksual, dan eksploitasi yang membutuhkan dukungan dalam proses pemulihan.
Nindyarini mengatakan, pihaknya tidak hanya berfokus pada penyelesaian laporan, tetapi juga membantu korban membangun kembali rasa percaya diri.
“Sampai saat ini kami juga masih mendampingi korban, entah itu bullying, kekerasan seksual, eksploitasi, dan lainnya. Kami juga memberikan bantuan untuk pemulihan kepercayaan diri,” ungkapnya.
Selain memperkuat perlindungan kelompok rentan, kunjungan Gubernur Ahmad Luthfi juga dimanfaatkan untuk mendekatkan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat.
Sejumlah pelayanan yang dihadirkan di antaranya Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan program Dokter Spesialis Keliling (Speling).
Melalui layanan tersebut, warga dapat menjalani pemeriksaan kesehatan sekaligus berkonsultasi dengan dokter spesialis.
Pemerintah juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Program ini diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas harga pangan.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi turut menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat.
Bantuan itu meliputi Kartu Jateng Ngopeni (Kajen) Tahap IV kepada 260 penerima manfaat dengan nilai masing-masing Rp600.000.
Selain itu, terdapat bantuan insentif pengajar keagamaan Termin II Tahun Anggaran 2026 dengan total anggaran Rp2.770.200.000 serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif sebesar Rp2.500.000 untuk setiap penerima.
Pemprov Jateng juga menyalurkan bantuan sambungan listrik murah kepada 10 penerima dengan total nilai Rp10.698.055.
Sementara melalui program cadangan pangan pemerintah daerah, sebanyak satu ton beras disalurkan kepada 100 keluarga penerima manfaat.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Jawa Tengah menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat.
Melalui penguatan kolaborasi hingga tingkat desa, pemerintah berharap masyarakat semakin mudah memperoleh layanan, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan.
Model yang diterapkan di Juwiring diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Jawa Tengah dalam membangun lingkungan desa yang lebih aman, inklusif, dan sejahtera. (ar)
