SEMARANG | Kabarjateng.id – Penguatan regulasi dan pengawasan menjadi salah satu agenda penting dalam mempersiapkan Pemilu 2029.
Hal tersebut mengemuka dalam Webinar Nasional INKLUSIF yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang, Selasa (10/11/2026).
Webinar yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting itu mengangkat tema “Menakar Arah Pembaruan Undang-Undang Kepemiluan dalam Membangun Sistem Hukum Pemilu Indonesia yang Demokratis dan Berintegritas”.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang evaluasi satu tahun pelaksanaan Program INKLUSIF (Literasi Informasi Hukum Pemilu dan Demokrasi yang Edukatif).
Forum ini juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai persoalan regulasi yang perlu dibenahi sebelum memasuki tahapan Pemilu 2029.
Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, menilai keberhasilan pemilu tidak semata-mata ditentukan oleh kelancaran pemungutan dan penghitungan suara.
Lebih dari itu, diperlukan perangkat hukum yang mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak politik masyarakat, serta penegakan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Arief, pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 menyisakan sejumlah catatan yang perlu dijadikan bahan evaluasi.
Beberapa persoalan bahkan belum mendapatkan pengaturan secara memadai dalam peraturan perundang-undangan.
Karena itu, revisi Undang-Undang Pemilu dinilai menjadi kesempatan untuk menghadirkan regulasi yang lebih menyeluruh dan mampu mengikuti perkembangan demokrasi.
“Melalui Program INKLUSIF, Bawaslu Kota Semarang berkomitmen untuk memperluas literasi hukum kepemiluan, membangun kesadaran demokrasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu secara terbuka, inklusif, dan kolaboratif,” ungkap Arief.
Webinar tersebut menghadirkan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholiq, sebagai pemantik diskusi.
Adapun narasumber yang dihadirkan adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H., serta Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima.
Dalam pemaparannya, Nur Kholiq menyoroti pentingnya evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Menurutnya, menjelang Pemilu 2029, pembenahan regulasi harus mulai dipersiapkan agar tidak kembali menyisakan persoalan dalam pelaksanaannya.
Ia menyebut sejumlah ketentuan perlu ditinjau ulang untuk menyesuaikan perubahan situasi politik, perkembangan hukum, serta kebutuhan penyelenggaraan pemilu.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penguatan posisi Bawaslu.
Pembenahan tersebut mencakup kejelasan kewenangan, struktur organisasi, pola rekrutmen, hingga sistem dukungan kesekretariatan agar pengawasan dapat berjalan lebih optimal.
Sementara itu, Prof. Dr. Suparji Ahmad menegaskan bahwa pemilu yang terlaksana sesuai prosedur hukum belum tentu secara otomatis menghasilkan demokrasi yang berkualitas.
Menurutnya, pembaruan regulasi harus mampu menjawab tiga persoalan utama, yakni kualitas proses pemilu, keterwakilan masyarakat, serta tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara dan hasil pemilihan.
“Pembaruan hukum pemilu harus memperhatikan tiga aspek fundamental, yaitu proses penyelenggaraan, keterwakilan rakyat, serta kepercayaan publik terhadap hasil dan penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan aturan harus berlandaskan prinsip konstitusionalitas, keterbukaan bagi seluruh kelompok masyarakat, serta integritas dalam setiap tahapan.
Suparji turut menguraikan lima persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu kepastian norma hukum, keterwakilan politik, keadilan, efektivitas pengawasan, dan tantangan ekosistem digital.
Pandangan lain disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima.
Ia menilai pengawasan pemilu ke depan perlu lebih mengedepankan langkah pencegahan dibandingkan hanya berfokus pada penanganan pelanggaran setelah kejadian.
Menurut Aria Bima, fungsi pencegahan Bawaslu harus ditopang kewenangan yang lebih kuat.
Peringatan maupun rekomendasi yang dikeluarkan lembaga pengawas juga perlu memiliki konsekuensi hukum apabila diabaikan.
Selain itu, akses terhadap informasi secara menyeluruh dan waktu nyata dinilai penting untuk membantu Bawaslu mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini.
Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi digital melalui sistem peringatan dini atau early warning system.
Dengan mekanisme tersebut, potensi kerawanan pemilu diharapkan dapat diketahui sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Koordinasi antara Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga dinilai perlu diperkuat untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu.
Berbagai pandangan dalam webinar tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan UU Pemilu tidak cukup hanya dengan mengubah sejumlah pasal.
Regulasi baru harus mampu memberikan kepastian hukum, menciptakan kompetisi politik yang adil, melindungi hak konstitusional warga, sekaligus memperkuat pengawasan.
Bawaslu Kota Semarang berharap hasil diskusi nasional ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam proses evaluasi dan penyusunan regulasi kepemiluan ke depan.
Partisipasi mahasiswa, kalangan akademisi, serta organisasi masyarakat sipil juga dinilai penting agar pembaruan aturan tidak hanya menjadi agenda pembentuk undang-undang, tetapi turut mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Memasuki tahun kedua pelaksanaannya, Program INKLUSIF diharapkan terus menjadi ruang edukasi dan diskusi publik mengenai kepemiluan.
Melalui penguatan literasi hukum dan pengawasan partisipatif, Bawaslu Kota Semarang berupaya membangun kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas menuju Pemilu 2029. (dkp)
