SEMARANG | Kabarjateng.id – Kegagalan masuk sekolah negeri tidak membuat Rafa Fidianto menyerah mengejar pendidikan.
Putra seorang pengemudi ojek online itu akhirnya bisa mengenakan seragam SMA setelah diterima di SMA Laboratorium UPGRIS, Kota Semarang, melalui Program Sekolah Kemitraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Rafa sebelumnya sempat mengikuti seleksi sekolah negeri. Namun, nilainya belum cukup untuk membawanya masuk ke sekolah yang dituju.
Program Sekolah Kemitraan kemudian menjadi alternatif agar ia tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya.
“Sebelumnya saya sempat ikut mendaftar ke sekolah negeri, tetapi nilai saya tidak cukup. Saya senang bisa sekolah di sini karena bisa mendapat banyak teman,” ujar Rafa, Senin (13/7/2026).
Kisah Rafa menjadi salah satu gambaran upaya Pemprov Jawa Tengah memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu menjelang Hari Jadi ke-81 Jawa Tengah.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, perluasan akses pendidikan dilakukan melalui berbagai skema.
Selain mengandalkan sekolah negeri, pemerintah menggandeng sekolah swasta, menyediakan pendidikan khusus bagi atlet muda, hingga membuka kesempatan belajar ke luar negeri.
Pada tahun ajaran 2026/2027, sekolah negeri tingkat SMA, SMK, dan SLB menyediakan 231.724 kursi.
Kapasitas tersebut sekitar 40,83 persen dari perkiraan jumlah lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah.
Siswa di sekolah negeri memperoleh pembebasan sejumlah biaya pendidikan, termasuk SPP dan iuran wajib, buku pelajaran, serta kegiatan akademik dan ekstrakurikuler tertentu.
Keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat pemerintah perlu menyiapkan jalur alternatif.
Sebanyak 139 sekolah swasta yang terdiri dari 56 SMA dan 83 SMK dilibatkan dalam Program Sekolah Kemitraan.
Program ini diperuntukkan bagi calon siswa dari keluarga kurang mampu yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Peserta yang diterima tidak dibebani biaya pendidikan oleh sekolah mitra.
Untuk tahun ajaran 2026/2027, tercatat 3.676 siswa masuk melalui program tersebut.
Rinciannya, 1.036 siswa SMA dan 2.640 siswa SMK. Jumlah itu meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 2.390 peserta.
Pemprov Jateng menyiapkan bantuan sebesar Rp2 juta untuk setiap siswa per tahun. Secara keseluruhan, program tersebut memiliki kapasitas 5.004 kursi.
Selain memperluas akses sekolah, pemerintah juga memberikan bantuan langsung untuk meringankan beban keluarga.
Pada 2025, sebanyak 10.000 siswa memperoleh Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dengan nilai Rp1 juta per siswa.
Bantuan serupa juga diberikan kepada 1.100 anak tidak sekolah dengan nilai Rp2 juta per anak.
Pada 2026, BSM kembali disalurkan kepada 10.000 siswa dengan nominal Rp1 juta per siswa.
Dukungan lainnya diberikan melalui BOSDA yang menggunakan pendekatan jumlah siswa miskin.
Program tersebut menjangkau 50.620 siswa dengan bantuan Rp1 juta per siswa.
Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan tidak berhenti pada penambahan kursi sekolah.
Bantuan pembiayaan juga menjadi bagian penting agar keterbatasan ekonomi tidak menyebabkan anak terpaksa berhenti belajar.
Penerimaan Murid Didorong Transparan
Pemprov Jawa Tengah juga menekankan pentingnya proses penerimaan murid yang bersih dan berkeadilan.
Gubernur Ahmad Luthfi berulang kali mengingatkan agar tidak ada praktik titip-menitip dalam penerimaan siswa baru.
Prinsip “no titip, no jastip” menjadi salah satu pesan yang disampaikan dalam pelaksanaan SPMB Jawa Tengah.
Proses penerimaan harus berlangsung terbuka, objektif, transparan, dan tidak diskriminatif, dengan pengawasan dari Ombudsman.
“Tidak ada satu pun SMA di tempat kita yang titip-titip. No titip, no jastip. Kalau ada, saya copot kepseknya,” tegas Luthfi.
Penegasan tersebut dimaksudkan agar kesempatan memperoleh pendidikan benar-benar diberikan sesuai aturan dan tidak dipengaruhi hubungan pribadi ataupun intervensi pihak tertentu.
Bagi Luthfi, pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai keterbatasan ekonomi tidak semestinya menjadi alasan seorang anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
“Pendidikan ini merupakan investasi masa depan,” ujarnya.
Atlet Muda Tetap Bisa Sekolah
Perhatian terhadap pendidikan juga diberikan kepada anak-anak yang memiliki potensi di bidang olahraga.
Pemprov Jateng menyediakan SMA Negeri Keberbakatan Olahraga atau SMANKO Jawa Tengah di kawasan Jatidiri, Kota Semarang.
Sekolah berasrama tersebut dirancang agar atlet muda dapat menjalani pendidikan formal sekaligus menjalankan program latihan dan mengikuti kompetisi.
Pada tahun ajaran 2025/2026, SMANKO memiliki 252 siswa, terdiri dari 108 siswa kelas X dan 144 siswa kelas XI.
Pembinaan dilakukan pada 21 cabang olahraga, termasuk atletik, angkat besi, panjat tebing, dan wushu.
Prestasi siswa SMANKO juga terlihat pada Popnas 2025.
Mereka turut menyumbangkan enam medali emas, satu perak, dan dua perunggu bagi kontingen Jawa Tengah.
Untuk tahun ajaran 2026/2027, penerimaan atlet pelajar kembali dibuka.
Siswa yang diterima memperoleh sejumlah fasilitas, mulai dari asrama dan konsumsi hingga pembebasan biaya pendidikan serta latihan.
Fasilitas lainnya meliputi perlengkapan atlet, uang saku bulanan, kesempatan mengikuti uji tanding dan kejuaraan, serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Salah satu siswa SMANKO, Ezar, atlet taekwondo asal Cilacap, mengapresiasi kesempatan yang diberikan pemerintah untuk mengembangkan kemampuan sekaligus mengejar prestasi.
“Terima kasih Bapak Gubernur Jawa Tengah, dengan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, untuk meraih prestasi,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengatakan pemerataan akses pendidikan harus berjalan bersama dengan pengembangan potensi peserta didik.
“Kami ingin memastikan akses pendidikan merata, sekaligus memberi ruang bagi bakat dan prestasi generasi muda Jawa Tengah untuk tumbuh,” katanya.
Kesempatan Belajar hingga Korea Selatan
Peluang pendidikan bagi warga Jawa Tengah juga diperluas melalui Program Beasiswa Sister Province.
Salah satu tujuannya memberikan kesempatan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan di Korea Selatan.
Program tersebut tidak hanya berorientasi pada pendidikan akademik, tetapi juga diarahkan pada pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan dunia kerja.
Harapannya, para lulusan memiliki bekal untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.
Minat terhadap program tersebut cukup besar. Sebanyak 1.825 pendaftar mengikuti proses seleksi awal.
Setelah melalui beberapa tahapan, jumlah peserta mengerucut menjadi 100 orang dan kemudian ditetapkan 62 peserta.
Para peserta menjalani pelatihan serta ujian kemampuan bahasa Korea sebagai bagian dari persiapan keberangkatan.
Pemerintah bersama mitra program turut mendukung berbagai kebutuhan, mulai dari pelatihan, tes, pendidikan, pengurusan visa hingga keberangkatan.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Tengah per 22 Juli 2026, sebanyak 59 peserta sudah memasuki tahap pembuatan visa untuk persiapan menuju Korea Selatan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membantu pengentasan kemiskinan.
“Ini salah satu dari program kita untuk masalah penuntasan kemiskinan,” kata Sumarno.
Beragam kebijakan tersebut menunjukkan upaya Pemprov Jateng membuka akses pendidikan melalui berbagai jalur.
Mulai dari sekolah negeri dan sekolah swasta mitra, pendidikan atlet, hingga program pendidikan luar negeri.
Memasuki usia ke-81, Jawa Tengah menempatkan pendidikan sebagai salah satu investasi penting bagi masa depan.
Pemerataan akses diharapkan memastikan kondisi ekonomi, keterbatasan daya tampung sekolah, maupun faktor kedekatan tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk terus belajar.
Dengan kesempatan yang semakin terbuka, pendidikan diharapkan mampu menjadi jalan bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga sekaligus berkontribusi terhadap kemajuan Jawa Tengah. (dkp)
