BEKASI | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan langkah percepatan pembangunan dry port sebagai bagian dari strategi membenahi jalur distribusi barang dan memperkuat daya saing industri daerah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menargetkan fasilitas pelabuhan darat tersebut dapat terealisasi dalam waktu paling lama dua tahun.
Upaya itu salah satunya dilakukan melalui studi langsung ke Cikarang Dry Port, kawasan Jababeka, Kabupaten Bekasi, Sabtu (15/8/2026).
Kunjungan tersebut diikuti jajaran Pemprov Jateng bersama pengelola Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), serta sejumlah perangkat daerah.
Luthfi mengatakan, Jawa Tengah membutuhkan sistem logistik yang mampu mengikuti pertumbuhan kawasan industri.
Saat ini, sebagian besar pergerakan kontainer dari wilayah Jateng masih bergantung pada Jakarta dan Surabaya.
“Sekitar 70 persen kontainer di Jawa Tengah pengirimannya masih banyak ke Jakarta dan Surabaya. Untuk menopang Pelabuhan Tanjung Emas yang kurang maksimal, salah satu solusinya adalah dry port,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan dry port dapat menjadi alternatif untuk mendekatkan layanan logistik dengan kawasan industri.
Fasilitas tersebut juga diharapkan mampu mengurangi beban distribusi dan mempercepat proses pengiriman barang.
Dry port pada dasarnya merupakan terminal logistik yang berada di kawasan daratan.
Selain menangani kontainer, fasilitas ini dapat mendukung penyimpanan barang, konsolidasi muatan, pelayanan kepabeanan, serta berbagai proses administrasi ekspor dan impor.
Pemprov Jateng telah mengidentifikasi dua lokasi potensial.
Pilihan tersebut berada di kawasan KITB Batang dan Weleri, Kabupaten Kendal, dengan kebutuhan lahan masing-masing sekitar 50 hektare.
Dari kedua opsi tersebut, rencana di KITB Batang dinilai telah memasuki tahap lebih konkret.
Kesepahaman telah dibangun antara PT KAI, Pelindo, KITB, SPJT, dan BUMD Batang.
Tahapan berikutnya diarahkan pada penyusunan studi kelayakan dan penetapan konsultan perencana.
Luthfi menegaskan, proses tersebut harus berjalan cepat agar target pembangunan tidak meleset.
“Yang sudah kita kerjakan sekarang adalah di KITB, sudah MoU. Prinsipnya, dua tahun ke depan dry port harus jadi,” katanya.
Saat berada di Cikarang Dry Port, rombongan Jateng juga mempelajari sistem pengelolaan fasilitas yang telah beroperasi sejak 2010.
Pengalaman tersebut menjadi bahan pembanding dalam menyiapkan model dry port yang sesuai dengan kebutuhan Jawa Tengah.
Direktur Cikarang Dry Port Noor Yusuf menyampaikan bahwa fasilitas yang dikelolanya kini melayani sekitar 500 perusahaan industri.
Jangkauan pengguna mencakup kawasan Tangerang, Cikarang, Cikampek hingga Bandung.
Ia menjelaskan, keberadaan dry port dapat memberikan layanan logistik yang lebih luas karena tidak hanya menangani perpindahan kontainer, tetapi juga menyediakan fasilitas penyimpanan barang.
Rencana pembangunan di Jawa Tengah dinilai memiliki prospek strategis karena berada dekat dengan sejumlah kawasan industri yang terus berkembang.
Integrasi antara pusat produksi dan simpul logistik diharapkan membuat proses distribusi lebih efisien.
Jika terealisasi, dry port di Batang maupun Kendal dapat menjadi bagian penting dalam membangun jaringan logistik baru di Jawa Tengah.
Arus barang dari kawasan industri diharapkan tidak lagi seluruhnya bergantung pada pelabuhan dan jalur distribusi di Jakarta maupun Surabaya.
Pemprov Jateng pun menempatkan pembangunan dry port bukan sekadar proyek fisik, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk menekan ongkos logistik, memperlancar aktivitas perdagangan, dan memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai pusat industri nasional. (dkp)
