KAB SEMARANG | Kabarjateng.id – Pemerintah Kabupaten Semarang terus memperkuat upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi di lingkungan birokrasi.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menjaga integritas serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan bersih dari praktik suap maupun pungutan liar.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Bupati Semarang H Ngesti Nugraha dalam kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) yang berlangsung di Ballroom The Wujil Resort, Bergas, Kamis (19/11/2026).
Pesan Bupati disampaikan melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valeanto Sukendro.
Dalam arahannya, Ngesti mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan profesionalisme aparatur, khususnya pada bidang pelayanan yang rawan penyimpangan.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pelayanan perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pungutan liar dan suap, meskipun nilainya kecil.
Menurutnya, penguatan pengawasan internal harus menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan, jujur, responsif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Semarang, Anang Sukoco, menyampaikan bahwa sepanjang 2026 Inspektorat telah melaksanakan 163 kegiatan pemeriksaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut meliputi 36 audit dengan tujuan tertentu, 30 audit kinerja, 24 reviu laporan keuangan, 22 reviu kinerja, serta 51 kegiatan pengawasan desa.
Dalam kesempatan yang sama, Inspektorat memberikan apresiasi kepada tiga OPD yang dinilai aktif menyosialisasikan gerakan antigratifikasi di lingkungan kerjanya.
Ketiga instansi tersebut yakni RSUD Gondo Suwarno Ungaran, RSUD Gunawan Mangunkusumo Ambarawa, dan Badan Keuangan Daerah (BKUD).
Penghargaan juga diberikan kepada tiga pelapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dinilai paling cepat dan lengkap dalam menyampaikan laporan.
Mereka adalah Kounty Dhibiasi dari staf Inspektorat, Ariyanti Hidayati selaku Kepala Desa Boto, Kecamatan Bancak, serta Fahroji, Kepala Desa Segiri, Kecamatan Pabelan.
Selain pemberian penghargaan, kegiatan Larwasda menghadirkan empat narasumber dari Polres Semarang, Kejaksaan Negeri, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, dan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.
Para narasumber menyampaikan materi terkait penguatan integritas, pencegahan korupsi, serta pentingnya pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Semarang berharap kesadaran aparatur terhadap bahaya korupsi dan gratifikasi semakin meningkat sehingga tercipta pelayanan publik yang profesional, transparan, dan bebas dari penyimpangan. (dkp)






