JAKARTA | Kabarjateng.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong perguruan tinggi untuk terlibat aktif dalam upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) hingga ke tingkat desa.
Mahasiswa dinilai bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam membantu menemukan kasus, memberikan edukasi, serta melakukan pelacakan kontak erat di tengah masyarakat.
Menurut Wiyagus, keterlibatan mahasiswa melalui konsorsium perguruan tinggi dapat membantu memperkuat penanganan TBC, terutama di daerah yang masih menghadapi keterbatasan tenaga kesehatan.
Hal itu disampaikan Wiyagus dalam Rapat Koordinasi Konsorsium Perguruan Tinggi dalam Mendukung Penanganan Tuberkulosis yang berlangsung di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Wiyagus menilai penanganan TBC tidak cukup hanya dilakukan di tingkat pusat dan provinsi.
Upaya tersebut harus menjangkau wilayah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk kabupaten, kecamatan hingga desa.
“Jajaran Dikti ini menambah bukan hanya angin segar, tapi darah segar bagi kami, karena saya dengan Pak Wamenkes berkunjung bukan hanya di level provinsi, kabupaten tapi sampai ke tingkat kecamatan dan desa,” kata Wiyagus.
Dalam rapat tersebut, Wiyagus juga menyampaikan sejumlah target dalam pengendalian TBC.
Salah satunya adalah memastikan sedikitnya 90 persen orang yang diduga mengalami TBC mendapatkan pemeriksaan diagnostik.
Target 90 persen juga mencakup pelacakan terhadap kontak erat serta keberhasilan pengobatan pasien.
Pencapaian indikator tersebut dinilai penting untuk memastikan penanganan TBC berjalan menyeluruh, mulai dari penemuan kasus hingga pasien menuntaskan pengobatan.
Wiyagus kemudian meminta pemerintah daerah memberikan dukungan nyata dengan memasukkan program penanganan TBC ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Program tersebut diharapkan tercantum dalam RPJMD, RKPD hingga APBD.
Menurutnya, dukungan anggaran menjadi bagian penting agar sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mahasiswa dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.
“Masalah kesehatan ini kan urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan terkait lagi dengan pelayanan dasar, sehingga wajib hukumnya kepada pemerintah daerah masalah penanganan kesehatan tuberkulosis ini masuk dalam dokumen perencanaan,” ujarnya.
Wiyagus mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dan perguruan tinggi dalam memperkuat penanganan TBC.
Ia berharap sinergi tersebut mampu mempercepat pencapaian target eliminasi TBC secara nasional dalam tiga tahun ke depan.
“Kami Kemendagri sebagai pelaksana fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bosan-bosan karena ini bagian dari program prioritas Bapak Presiden, yang memang tiga tahun kita ditarget harus ada eliminasi tuberkulosis,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Badri Munir Sukoco, serta Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sukadiono. (di)
