MAGELANG, Kabarjateng.id – Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menghadirkan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dalam kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi para Ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer Magelang, Kamis (16/4/2026).
Lemhannas RI menggelar kegiatan ini untuk meningkatkan wawasan strategis pimpinan DPRD terhadap isu nasional, khususnya sektor pangan yang menjadi fondasi ketahanan negara.
Kolaborasi Jadi Kunci Keberhasilan Sektor Pangan
Dalam paparannya, Mentan menegaskan sektor pangan nasional menunjukkan perkembangan positif dalam waktu singkat berkat sinergi berbagai pihak.
Ia menilai kerja sama lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha mampu mendorong capaian signifikan.
“Keberhasilan lahir dari kolaborasi. Semua pihak harus bergerak bersama untuk mencapai hasil yang maksimal,” tegasnya.
Stok Beras Capai Rekor Tertinggi
Amran mengungkapkan stok beras nasional kini mencapai sekitar 4,8 juta ton.
Angka tersebut menjadi salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah, meskipun jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dibandingkan masa swasembada sebelumnya.
Capaian ini menunjukkan penguatan produksi nasional sekaligus efektivitas kebijakan yang pemerintah jalankan di sektor pertanian.
Hilirisasi Pertanian Dongkrak Nilai Tambah
Pemerintah mengarahkan kebijakan pada penguatan hilirisasi pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan.
Amran mencontohkan komoditas seperti kelapa, kelapa sawit, kakao, dan kopi memiliki potensi besar jika pelaku industri mengolahnya hingga tahap hilir.
Langkah ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga membuka peluang kerja dan memperkuat struktur industri nasional.
Pengembangan Biofuel Perkuat Kemandirian Energi
Pemerintah juga mendorong pengembangan energi berbasis pertanian, seperti biofuel dan biodiesel, guna memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
“Ke depan kita targetkan pengembangan B50, B70 hingga B100. Saat harga CPO turun, kita manfaatkan menjadi biofuel. Namun ketika harga naik, ekspor kita optimalkan untuk menambah devisa,” jelas Amran.
Peran DPRD Kawal Implementasi Kebijakan
Amran menekankan peran strategis pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Ia mendorong DPRD memaksimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar program berjalan efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama petani.
Melalui KPPD ini, Lemhannas RI terus memperkuat kapasitas kepemimpinan pimpinan DPRD agar mampu membaca arah kebijakan nasional, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta mengawal pembangunan daerah yang selaras dengan agenda nasional. (Candra)
