JAKARTA, Kabarjateng.id – Pemerintah pusat bersama para gubernur memperkuat strategi percepatan program 3 juta rumah guna mengurangi backlog perumahan nasional.
Pemerintah pusat dan daerah mempercepat pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem melalui langkah konkret dan terukur.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta para gubernur menyepakati penguatan kolaborasi tersebut dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
Kolaborasi dan Inovasi Jadi Kunci
Dalam pertemuan itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dan menghadirkan inovasi sebagai kunci penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
Para peserta rakor membahas penguatan kerja sama lintas sektor untuk menekan angka backlog perumahan secara berkelanjutan.
Pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menjelaskan bahwa pertemuan itu menghasilkan sejumlah arahan strategis.
Mendagri dan Menteri PKP meminta seluruh kepala daerah menjadikan sektor perumahan sebagai prioritas pembangunan berkelanjutan.
“Ada beberapa arahan dari Mendagri dan Menteri PKP, termasuk pemanfaatan data DTSEN dari BPS sebagai basis intervensi program. Kepala daerah perlu membangun persepsi yang sama dan memperkuat kolaborasi untuk menyelesaikan backlog perumahan,” ujar Boedyo.
Dorong Inovasi Pembiayaan dan Program Tepat Sasaran
Boedyo menilai pemerintah tidak dapat menanggung seluruh pembiayaan sendiri.
Karena itu, pemerintah mendorong kepala daerah menghadirkan inovasi dalam penyediaan hunian, mulai dari pembangunan rumah susun, rumah bersubsidi, hingga percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
Kementerian PKP juga menggulirkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di berbagai wilayah.
Kementerian memanfaatkan data terpadu untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Dalam forum tersebut, Ahmad Luthfi memaparkan capaian Jawa Tengah sepanjang 2025 yang berhasil menuntaskan 274 ribu unit backlog perumahan.
Pemerintah provinsi meraih capaian itu melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dukungan CSR perusahaan, Baznas, serta partisipasi masyarakat.
“Kolaborasi menjadi kunci. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat menekan backlog perumahan secara signifikan,” kata Boedyo.
Target 2026 dan Relokasi Korban Bencana
Pada 2026, Pemprov Jawa Tengah menargetkan capaian serupa untuk mempercepat pengurangan backlog pada masa kepemimpinan saat ini.
Selain itu, pemerintah provinsi terus mengupayakan relokasi warga terdampak bencana agar mereka segera menempati hunian sementara maupun hunian tetap.
Sementara itu, Maruarar Sirait mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk perbaikan rumah tidak layak huni.
Pada 2025, Pemprov Jawa Tengah menganggarkan perbaikan 17 ribu RTLH.
“Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah menganggarkan program rumah layak huni, seperti yang dilakukan di Jawa Tengah,” ujar Maruarar.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah konkret pemerintah untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah sebagai agenda strategis nasional, dengan menempatkan kolaborasi pusat dan daerah sebagai fondasi utama penyelesaiannya. (dkp)
