SURABAYA, Kabarjateng.id – Pemerintah melalui Kemenkes menyiapkan kebijakan insentif tambahan bagi dokter spesialis sebagai upaya mempercepat pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
Kebijakan insentif ini menjadi salah satu fokus utama Kemenkes untuk menjawab kesenjangan layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil yang hingga kini masih terjadi.
Dilansir dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Jumat (23/1), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Kemenkes mulai Januari 2026 akan memberikan insentif hingga Rp30 juta per bulan kepada dokter spesialis yang bersedia bertugas di wilayah terpencil.
Menurut Kemenkes, insentif ini diberikan di luar gaji pokok, jasa pelayanan, dan tunjangan lainnya, sehingga total penghasilan dokter spesialis dapat mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta per bulan.
Kemenkes menilai kebijakan insentif tersebut penting untuk memastikan layanan kesehatan di daerah terpencil dapat berjalan optimal.
Budi mengatakan Kemenkes tidak hanya fokus pada insentif finansial, tetapi juga memastikan layanan kesehatan tetap berkualitas.
Oleh karena itu, Kemenkes juga menyiapkan rumah dinas dan kendaraan operasional sebagai bagian dari paket insentif yang diberikan.
“Dokter spesialis yang mau bekerja di daerah terpencil kita beri tambahan Rp30 juta per bulan,” kata Budi.
Menurut Kemenkes, insentif ini diharapkan mampu menarik minat dokter spesialis agar bersedia mengabdi di wilayah yang selama ini kekurangan layanan kesehatan, seperti Nias, Maluku, Papua, dan daerah terpencil lainnya.
Kemenkes mencatat distribusi dokter spesialis masih menjadi tantangan besar dalam penyediaan layanan kesehatan nasional.
Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, Kemenkes menyebut lulusan dokter spesialis yang hanya sekitar 2.700 orang per tahun belum mampu memenuhi kebutuhan layanan kesehatan secara merata.
Karena itu, Kemenkes menilai insentif menjadi solusi jangka pendek yang realistis.
Selain insentif, Kemenkes juga mendorong percepatan pemenuhan tenaga medis melalui program fellowship dan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit.
Menurut Kemenkes, skema ini dapat mempercepat ketersediaan tenaga dokter spesialis untuk mendukung layanan kesehatan di daerah.
“Kalau menunggu pendidikan normal bisa 4 sampai 8 tahun. Kita percepat melalui fellowship satu tahun,” ujar Budi.
Kemenkes menegaskan bahwa pemberian insentif harus sejalan dengan penyediaan alat kesehatan.
Kemenkes menilai layanan kesehatan tidak akan maksimal jika hanya mengirim dokter spesialis tanpa dukungan sarana.
Oleh karena itu, Kemenkes memastikan program insentif, pemenuhan SDM, dan pengadaan alat kesehatan dijalankan secara bersamaan demi penguatan layanan kesehatan nasional.
Tim Editor: Wahyu Hamijaya
