SEMARANG | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penanganan kemiskinan dilakukan lebih terarah hingga tingkat desa.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperluas program satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu desa dampingan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, program tersebut perlu diperkuat dengan menempatkan OPD pada desa-desa yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan membutuhkan penanganan lebih serius.
Hal itu disampaikan Taj Yasin saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah 2026 di Kantor Bappeda Jateng, Selasa (29/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran OPD Pemprov Jateng serta kepala daerah dari 35 kabupaten/kota. Sebanyak 28 kabupaten/kota mengikuti kegiatan secara langsung.
Taj Yasin menyebut penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah merupakan capaian yang perlu diapresiasi.
Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada capaian angka dan harus memastikan intervensi benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Menurut dia, pemetaan harus dilakukan lebih detail. Desa dengan tingkat kemiskinan tinggi perlu menjadi prioritas sehingga program pemerintah dapat diarahkan secara tepat sasaran.
“Di kecamatan kita mana yang paling miskin, kita kecilkan lagi di kecamatan itu desanya mana. Di situ kita tugaskan OPD kita,” ujar Taj Yasin.
Ia menjelaskan, OPD yang mendapat tugas mendampingi desa tidak bekerja secara sendiri-sendiri.
Perannya lebih sebagai penghubung dan koordinator agar berbagai program pemerintah dapat masuk secara terpadu.
“Enggak bisa kita kerja sendiri. OPD juga harus begitu. Mereka sifatnya menjadi koordinator supaya program itu bisa berjalan semuanya di desa-desa tersebut,” katanya.
Saat ini, program satu OPD satu desa telah mencakup 641 desa yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Taj Yasin meminta cakupan tersebut diperluas sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.
Selain intervensi program, pembaruan data kemiskinan menjadi perhatian.
Pemerintah daerah diminta tidak hanya menunggu data terbaru, tetapi aktif melakukan verifikasi kondisi masyarakat di lapangan.
Taj Yasin menilai proses pendataan dapat dimulai dari lingkungan paling bawah, seperti desa, RT, dan RW.
Sebab, aparat desa bersama masyarakat setempat dinilai lebih mengetahui kondisi warga yang sebenarnya.
“Kepala desa sudah tahu. Inclusion error, exclusion error itu pasti saya yakin. Mereka sudah tahu,” tuturnya.
Ia menegaskan, keberanian memperbarui dan mengoreksi data menjadi penting agar bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
Dengan data yang akurat, intervensi dapat diberikan kepada warga yang memang membutuhkan.
Taj Yasin juga mengingatkan agar program pengentasan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bantuan, menurut dia, perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok usia produktif.
Tujuannya agar penerima mampu meningkatkan penghasilan dan secara bertahap keluar dari kondisi miskin.
“Bantuan kita selama ini masih sifatnya membantu di sektor pengeluaran. Kita kasih bantuan bahan makan, tetapi bagaimana setelah mereka paripurna, mereka kita wisuda? Ini yang perlu kita kawal supaya tidak kembali lagi,” jelasnya.
Ia mencontohkan bantuan berupa kambing, ayam, maupun jenis unggas lainnya.
Bantuan produktif semacam itu harus disertai pendampingan dan pemantauan sehingga dapat berkembang menjadi sumber penghasilan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Imam Maskur mengatakan, upaya penanggulangan kemiskinan perlu berjalan seiring dengan penguatan ekonomi daerah.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berada di angka 5,31 persen.
Kondisi tersebut harus dimanfaatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi kita 5,31 persen, ini di atas capaian nasional. Namun demikian, kita berupaya dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, kemudian penyediaan lapangan pekerjaan sehingga lapangan pekerjaan ini bisa untuk pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan,” kata Imam.
Imam menyampaikan, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah saat ini tercatat 9,21 persen.
Angka tersebut turun sekitar 0,18 poin dibandingkan kondisi pada Maret 2026.
Meski demikian, persoalan kemiskinan masih cukup menonjol di wilayah perdesaan. Angkanya disebut mencapai sekitar 9,96 persen.
Kondisi tersebut tidak lepas dari karakter Jawa Tengah sebagai daerah agraris.
Di sejumlah wilayah, pilihan sumber pendapatan masyarakat pedesaan masih relatif terbatas.
Sementara untuk kemiskinan ekstrem, Jawa Tengah mencatat perkembangan positif. Angkanya turun dari sekitar 0,62 persen pada 2024 menjadi 0,3 persen pada 2025.
Imam mengatakan, penurunan tersebut mencapai lebih dari separuh dalam kurun waktu tersebut.
Kota Surakarta dan Kota Salatiga juga disebut menunjukkan perkembangan signifikan dalam menekan kemiskinan ekstrem.
“Ini bisa menjadi rujukan best practice untuk kabupaten dan kota yang lainnya, terutama dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (dkp)
