SEMARANG | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengarahkan perubahan APBD 2026 pada program yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari perbaikan infrastruktur, ketahanan pangan, fasilitas pelayanan publik hingga kebijakan keringanan pajak.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penyesuaian APBD dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi dan fiskal, baik di tingkat daerah, nasional maupun global.
Menurutnya, penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien agar program pembangunan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Hari ini rancangannya akan dibahas oleh Banggar agar semua anggaran yang kita gunakan efektif dan efisien, serta berdampak langsung dalam rangka pembangunan Provinsi Jawa Tengah,” kata Ahmad Luthfi seusai Rapat Paripurna DPRD Jateng, Selasa (29/9/2026).
Rancangan Perubahan APBD 2026 tersebut merupakan tindak lanjut dari perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Jawa Tengah sebelumnya telah menghasilkan kesepakatan pada 28 September 2026.
Ahmad Luthfi menyebut, penyusunan perubahan anggaran juga mempertimbangkan perkembangan pembangunan hingga semester pertama 2026.
Sejumlah indikator ekonomi menjadi bahan evaluasi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat 5,80 persen, sedangkan realisasi investasi mencapai Rp59,94 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 213 ribu orang.
Pada periode yang sama, tingkat kemiskinan berada di angka 9,21 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 persen. Sementara inflasi pada Agustus 2026 tercatat 3,08 persen.
Capaian tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan prioritas belanja pada perubahan APBD.
Sektor pangan menjadi salah satu perhatian utama karena Jawa Tengah diposisikan sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional.
Anggaran diarahkan untuk mendukung sarana produksi pertanian, peternakan, dan perikanan. Pemerintah juga memperkuat stabilisasi serta distribusi pangan.
Selain itu, dukungan diberikan melalui perlindungan dan akses permodalan bagi petani, nelayan, serta pelaku usaha.
Edukasi dan pengelolaan pangan juga masuk dalam agenda yang diperkuat.
Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya berdampak pada indikator ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada sektor pangan.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov Jateng tetap mengalokasikan perhatian untuk peningkatan dan rehabilitasi jalan.
Pengadaan marka serta pemenuhan berbagai sarana dan prasarana pelayanan publik juga menjadi bagian dari arah perubahan anggaran, termasuk fasilitas pendukung di lingkungan sekolah.
“Infrastruktur ini penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan kualitas pelayanan publik,” ujar Luthfi.
Di sisi lain, pemerintah daerah melakukan penyesuaian fiskal untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan.
Penguatan pendapatan daerah menjadi salah satu strategi yang ditempuh.
Pemerintah mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Salah satu kebijakan yang diterapkan berupa relaksasi pajak kendaraan.
Pemprov Jateng memberikan pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta pembebasan pajak progresif yang berlaku mulai 21 September hingga 28 Desember 2026.
Selain optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja juga dilakukan. Pemprov Jateng turut mendorong penguatan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan peningkatan kontribusi dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Melalui perubahan APBD 2026, Pemprov Jateng berupaya menjaga kapasitas fiskal daerah sekaligus memastikan belanja pemerintah tetap diarahkan pada program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. (dkp)
