SEMARANG, Kabarjateng.id – Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat pengawasan birokrasi.
Gubernur Ahmad Luthfi langsung merespons dengan menegaskan komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Tegaskan Dukungan terhadap Proses Hukum
Ahmad Luthfi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KPK dalam mengusut dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Oleh sebab itu, Ia meminta seluruh pihak menghormati proses penyidikan dan tidak mengganggu jalannya penegakan hukum.
“Kami mendukung penuh proses hukum yang KPK jalankan. Semua pejabat harus menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran,” ujar Ahmad Luthfi di Semarang, Selasa (3/3/2026).
Ingatkan Kepala Daerah Jaga Integritas
Gubernur kembali mengingatkan para bupati dan wali kota di Jawa Tengah agar menjaga integritas serta tidak menyalahgunakan kewenangan.
Ia menegaskan bahwa setiap kepala daerah wajib mengelola anggaran secara transparan dan mematuhi aturan pengadaan barang dan jasa.
Kasus ini muncul tidak lama setelah proses hukum yang menjerat mantan Bupati Pati, Sudewo.
Dua peristiwa tersebut memperkuat tekad Pemprov Jawa Tengah untuk memperketat sistem pengendalian internal dan meningkatkan pengawasan di seluruh daerah.
KPK Dalami Peran Para Pihak
KPK mengamankan Fadia Arafiq bersama sejumlah pihak di wilayah Semarang dan membawa mereka ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Penyidik KPK terus menggali keterangan guna mengungkap peran masing-masing dalam dugaan praktik korupsi tersebut.
Peristiwa ini menyita perhatian publik dan mendorong pemerintah daerah memperkuat transparansi, meningkatkan pengawasan, serta menutup celah penyalahgunaan anggaran.
Pemprov Jawa Tengah berkomitmen mengawal reformasi birokrasi agar seluruh aparatur menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. (dkp)
