SEMARANG | Kabarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya pengawasan keuangan daerah agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal, setiap belanja pemerintah dituntut mampu mendukung pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Upaya tersebut diperkuat melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terutama dalam pendampingan tata kelola keuangan dan pengawasan program pembangunan.
Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi seusai mengukuhkan Ayi Riyanto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (9/10/2026).
Ayi menggantikan Buyung Wiromo Samudro yang mendapat tugas baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Banten.
Menurut Luthfi, pemerintah kabupaten dan kota memiliki peran strategis dalam mendukung pengawasan keuangan.
Karena itu, komunikasi dan konsultasi dengan BPKP perlu dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan program pembangunan berjalan sesuai sasaran.
“Para bupati, wali kota kita merupakan mitra strategis dari BPKP,” kata Luthfi.
Ia menilai, keterbatasan kemampuan fiskal harus diimbangi dengan perencanaan dan penggunaan anggaran yang lebih cermat.
Pemerintah daerah perlu memastikan sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal, tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan publik.
Selain memperkuat pengelolaan keuangan, pemerintah daerah juga didorong membuka peluang investasi dan mengembangkan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
Luthfi berharap penguatan kerja sama dengan BPKP dapat memberikan kontribusi terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.
“Dengan pergantian ini akan menambah perkembangan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah untuk lebih progresif lagi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, cakupan pengawasan BPKP tidak terbatas pada pemerintah daerah.
Pengawasan juga meliputi badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), rumah sakit, serta perusahaan nasional yang beroperasi di Jawa Tengah.
Sinergi lintas sektor tersebut diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas dan mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha, menyatakan lembaganya siap melanjutkan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“BPKP Perwakilan Jawa Tengah siap berkolaborasi dengan Pak Gubernur beserta jajaran untuk mendukung, menyukseskan, memajukan, dan apa yang sudah bagus akan terus dipertahankan dan sekaligus ditingkatkan untuk kemajuan Jawa Tengah,” kata Setya.
Setya juga mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan di Jawa Tengah, di antaranya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, serta penurunan prevalensi stunting.
Meski demikian, capaian tersebut perlu dipertahankan melalui pelaksanaan program yang terukur dan pengelolaan anggaran yang efektif.
Pengawasan keuangan diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administrasi, tetapi juga memastikan setiap program menghasilkan manfaat nyata, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik hingga kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, penggunaan anggaran daerah dapat semakin tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih luas bagi pembangunan Jawa Tengah. (dkp)
