JAKARTA | Kabarjateng.id – Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menanamkan nilai kejujuran dan integritas sejak usia sekolah mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Apresiasi tersebut diberikan melalui penghargaan Komitmen Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026 yang diterima Pemprov Jateng di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut penghargaan itu menjadi dorongan agar pendidikan antikorupsi terus diperkuat di lingkungan sekolah.
Menurut Luthfi, pencegahan korupsi tidak seharusnya baru dilakukan ketika seseorang sudah memasuki dunia kerja atau menduduki jabatan publik.
“Pencegahan dini pada anak-anak kita ini sangat penting sekali sebagai upaya membangun integritas secara nasional, bahkan di tingkat provinsi,” ujar Luthfi seusai menerima apresiasi.
Ia menilai pendidikan antikorupsi harus diwujudkan melalui kebiasaan sehari-hari, bukan sekadar materi yang disampaikan di dalam kelas.
Karena itu, Program Sekolah Berintegritas (SBI) di Jateng menyasar seluruh elemen sekolah.
Mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga para siswa.
Luthfi mencontohkan penerapan nilai integritas dapat dimulai dari tindakan sederhana.
Siswa dibiasakan tidak menyontek, berkata jujur dan menjalankan organisasi sekolah secara transparan.
“Anak-anak sekolah dididik untuk tidak menyontek, dididik untuk bertindak jujur, kemudian dididik kegiatan OSIS yang apa adanya, tidak curang dan lain sebagainya,” katanya.
Tidak hanya siswa, para guru juga dituntut menjadi contoh dalam penerapan nilai integritas.
Sementara kepala sekolah diarahkan memperkuat tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah praktik kemudian diterapkan untuk membangun ekosistem sekolah yang lebih berintegritas.
Di antaranya pemilihan pengurus OSIS secara jujur, pelaksanaan ujian berbasis digital, penyediaan kanal pengaduan serta Laboratorium Sekolah Berintegritas.
Luthfi menilai pembiasaan tersebut penting karena perilaku tidak jujur bisa tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan.
“Jangan sampai masuk sekolah bayar, kemudian ada pungli dan lain sebagainya. Jadi pendidikan dini ini digunakan untuk upaya pencegahan,” tegasnya.
Program Sekolah Berintegritas di Jawa Tengah mulai dijalankan pada 2023 dengan melibatkan 104 sekolah. Dua tahun kemudian, cakupannya diperluas hingga mencapai 645 sekolah.
Penguatan program kembali dilakukan pada 2026 melalui pendirian 12 Laboratorium Sekolah Berintegritas di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan.
Langkah tersebut mendapat perhatian dari KPK. Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap konsep Sekolah Berintegritas yang dikembangkan Jateng dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
“Harapannya ini menyebar ke semuanya,” kata Setyo dalam sambutannya.
Setyo menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penindakan terhadap pelaku setelah tindak pidana terjadi.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun karakter antikorupsi dalam jangka panjang.
Sekolah, kata dia, tidak cukup hanya mencetak siswa dengan kemampuan akademik.
Dunia pendidikan juga harus membentuk pribadi yang memiliki kejujuran, konsistensi, komitmen dan integritas.
“Secerdas apa pun teknologi, tidak akan bisa menggantikan integritas,” tegas Setyo.
Apresiasi tersebut menunjukkan bahwa upaya membangun budaya antikorupsi dapat dimulai dari lingkungan paling dekat dengan anak.
Dari ruang kelas, nilai kejujuran dibentuk melalui kebiasaan sederhana, seperti tidak menyontek, menolak pungutan liar, berkata benar dan menjalankan organisasi secara transparan.
Dengan pembiasaan sejak dini, pendidikan antikorupsi diharapkan tidak berhenti pada pemahaman tentang bahaya korupsi, tetapi membentuk generasi yang terbiasa jujur dan menolak segala bentuk kecurangan. (dkp)
