SEMARANG | Kabarjateng.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di jajaran Kodam IV/Diponegoro.
Tahap awal pemeriksaan ditandai dengan Entry Meeting yang digelar di Makodam IV/Diponegoro, Selasa (6/10/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Irdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Denny Marantika, M.Han.
Pemeriksaan kinerja terinci ini secara khusus menyoroti efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Binter Yonif TP dalam mendukung program ketahanan pangan selama 2025 hingga Semester I 2026.
Tim BPK RI yang hadir antara lain Wakil Penanggung Jawab 3 Donny Ramli, Ketua Tim Muhammad Rudy V, Ketua Sub Tim 2 Reynold Recky Lay, serta sejumlah anggota tim.
Kegiatan itu juga diikuti pendamping dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad).
Dalam sambutan Pangdam IV/Diponegoro yang dibacakan Irdam, disampaikan bahwa Yonif TP memiliki posisi penting dalam membantu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjalankan fungsi pembinaan teritorial di wilayah.
Karena itu, pelaksanaan program tersebut harus ditopang tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Pengelolaan yang baik dinilai penting agar tugas satuan berjalan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Pemeriksaan BPK RI nantinya mencakup berbagai aspek, termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi Yonif TP, kondisi serta status lahan, kesiapan sarana dan prasarana, hingga sejumlah faktor pendukung lainnya.
Melalui pemeriksaan tersebut, BPK diharapkan dapat memperoleh gambaran secara objektif mengenai pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
Pangdam juga meminta seluruh pejabat dan unsur terkait memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan berlangsung.
Data dan dokumen yang dibutuhkan Tim BPK RI diminta disiapkan secara lengkap, akurat, serta disampaikan tepat waktu. Sikap terbuka dan kooperatif dinilai penting agar pemeriksaan dapat berjalan secara efektif.
Hasil evaluasi dan rekomendasi BPK nantinya diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan Binter Yonif TP.
Dengan demikian, program yang dijalankan tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga benar-benar efektif di lapangan.
Pemeriksaan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memastikan peran Yonif TP tetap sejalan dengan tujuan pembentukannya, terutama dalam mendukung ketahanan pangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah binaan. (lim)
