SEMARANG | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong Desa Kepyar, Kabupaten Wonogiri, menjadi model penanganan kemiskinan yang mengandalkan kekuatan dan potensi masyarakat setempat.
Pendekatan tersebut dilakukan melalui Program Desa Dampingan dengan metode Project Based Learning (PBL).
Konsep ini menempatkan desa sebagai objek pemberdayaan, bukan sekadar penerima bantuan.
Dengan jumlah penduduk sekitar 4.400 jiwa, Kepyar akan mendapatkan pendampingan dari berbagai unsur, mulai pemerintah, perguruan tinggi, BUMD, perangkat daerah hingga masyarakat.
Kolaborasi itu diarahkan untuk menciptakan sumber penghasilan baru sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan warga.
Program yang dikembangkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah tersebut diharapkan mampu menghasilkan pola penanganan kemiskinan yang dapat diterapkan di wilayah lain.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, persoalan kemiskinan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
Menurutnya, desa dengan tingkat kemiskinan tinggi harus mendapat pendampingan secara terpadu agar mampu berkembang secara mandiri.
“Ini merupakan kebersamaan atau kolaborasi yang diberikan pemerintah, Pak Rektor, dan beberapa universitas. Kita keroyok desa-desa yang kategori miskin. Harapannya, desa-desa itu bisa naik kelas, tidak miskin lagi, dan mampu bersaing dengan desa lain,” ujar Luthfi di Semarang, Kamis (20/8/2026).
Ia menjelaskan, upaya mengurangi kemiskinan tidak cukup hanya melalui intervensi ekonomi.
Peningkatan pendidikan dan pemenuhan layanan dasar juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Pengentasan kemiskinan itu basisnya adalah layanan dasar yaitu pendidikan. Saya berharap terobosan kreatif ini bisa mereduksi jumlah desa termiskin di tempat kita,” katanya.
Secara ekonomi, warga Kepyar masih banyak yang mengandalkan sektor pertanian.
Selain petani, sebagian masyarakat memperoleh penghasilan sebagai buruh tani.
Desa tersebut memiliki sekitar 596 hektare lahan pertanian yang dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat.
Selain itu, terdapat delapan kelompok tani, 12 UMKM, dan 15 pedagang mikro yang menjadi bagian dari potensi ekonomi lokal.
Berbagai aset tersebut akan dipetakan dan dikembangkan agar mampu meningkatkan produktivitas serta memperluas kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat.
Pendampingan tidak hanya menyentuh persoalan pendapatan.
Pemerintah juga memasukkan aspek pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, sanitasi, rumah tidak layak huni, literasi keuangan, serta akses terhadap layanan keuangan.
Pendekatan terpadu ini dilakukan karena kemiskinan dinilai tidak berdiri sendiri. Kondisi ekonomi masyarakat juga dipengaruhi oleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, hunian yang layak, serta kesempatan mengembangkan usaha.
Potensi pariwisata menjadi sektor lain yang mendapat perhatian.
Kepyar mempunyai sejumlah destinasi yang dinilai dapat dikembangkan sebagai penggerak ekonomi, antara lain agrowisata semangka dan melon, river tubing, Air Terjun Sanginan, serta Watu Lumbung.
Pengembangan destinasi wisata nantinya diharapkan melibatkan masyarakat secara langsung.
Warga dapat memperoleh manfaat melalui usaha kuliner, perdagangan, jasa, pengelolaan wisata, maupun pengembangan produk UMKM.
Sementara di sektor pertanian, pendampingan diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan komoditas dan produktivitas.
Pelaku UMKM serta pedagang mikro juga didorong memperkuat kapasitas usaha agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
Konsep tersebut menjadi bagian dari perubahan strategi pengentasan kemiskinan.
Bantuan sosial tetap diberikan ketika diperlukan, tetapi program juga diarahkan untuk membangun kemampuan warga agar mampu memperoleh penghasilan sendiri.
“Tentu perlu kebersamaan antara universitas, masyarakat, BUMD, dan dinas terkait untuk ikut turun sehingga masyarakat lebih berdaya dan tidak kembali miskin,” ungkap Luthfi.
Pemprov Jateng berharap program di Kepyar dapat menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan akan lebih kuat jika berbagai sektor bergerak dalam satu arah.
Keberhasilan program nantinya bukan hanya dilihat dari penurunan angka kemiskinan, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan warga mengelola potensi desa, menciptakan usaha, serta memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
Jika model tersebut berhasil, pola pendampingan di Kepyar akan menjadi salah satu referensi untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan di desa-desa lain di Jawa Tengah. (dkp)
