SEMARANG | Kabarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas program literasi dan inklusi keuangan hingga ke tingkat desa sebagai langkah preventif menghadapi maraknya pinjaman online ilegal, praktik rentenir, serta perjudian daring yang kian meresahkan masyarakat.
Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan yang legal dan aman, sekaligus memperluas akses pembiayaan produktif guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa akses keuangan yang merata menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, masih banyak potensi ekonomi di sejumlah kabupaten dan kota yang belum tergarap optimal karena keterbatasan akses terhadap layanan keuangan.
Oleh sebab itu, perlu dibangun ekosistem keuangan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk hingga tingkat desa dan kelurahan.
Selain itu, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih luas agar mampu meningkatkan kapasitas usahanya dan memperkuat perekonomian daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menilai tantangan literasi keuangan saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital.
Kemudahan akses layanan keuangan secara daring di satu sisi memberikan manfaat, namun di sisi lain juga membuka peluang munculnya praktik pinjaman ilegal dan judi online.
Ia menjelaskan, banyak masyarakat yang terjerat pinjaman ilegal tanpa pengawasan pihak lain karena seluruh proses dilakukan secara digital.
Fenomena serupa juga terjadi pada praktik judi online yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kalangan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan bahaya layanan ilegal perlu diperluas hingga ke pelosok desa.
Pemerintah daerah bersama regulator keuangan mendorong masyarakat agar lebih memahami pentingnya menggunakan layanan yang berada di bawah pengawasan resmi.
Dalam upaya memperluas jangkauan edukasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan pemahaman mengenai literasi keuangan kepada masyarakat hingga tingkat desa.
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengatakan bahwa fokus kerja TPAKD pada 2026 mencakup penguatan pembiayaan produktif di sektor pangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, perluasan digitalisasi layanan keuangan daerah, penguatan sinergi dengan industri jasa keuangan, serta evaluasi program berbasis dampak.
Menurutnya, penguatan pembiayaan pada rantai nilai sektor pangan menjadi salah satu prioritas karena berperan penting dalam mendukung ketahanan ekonomi daerah.
Data OJK menunjukkan perekonomian Jawa Tengah pada triwulan pertama 2026 tumbuh sebesar 5,89 persen secara tahunan, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61 persen.
Sementara itu, kredit pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 2,32 persen, sedangkan penyaluran kredit UMKM telah mencapai Rp206,54 triliun.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Noor Nugroho, menyatakan dukungannya terhadap pengembangan ekosistem keuangan yang inklusif melalui perluasan penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan BI-FAST.
Berbagai program yang dijalankan TPAKD Jawa Tengah juga menunjukkan hasil positif.
Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) telah menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui lebih dari 4.000 kegiatan edukasi. Sementara Program Ayo Jateng Menabung berhasil mencatat sekitar 8,6 juta rekening pelajar dengan total simpanan mencapai Rp1,8 triliun.
Selain itu, Program Kredit Melawan Rentenir telah menyalurkan pembiayaan dengan nilai outstanding mencapai Rp1,45 triliun kepada lebih dari 75 ribu debitur.
Sedangkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Tengah tercatat mencapai Rp48,73 triliun yang dimanfaatkan oleh lebih dari 1,17 juta pelaku usaha.
Melalui berbagai program tersebut, Pemprov Jawa Tengah berharap masyarakat semakin terlindungi dari praktik pinjaman ilegal dan judi online, sekaligus memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan yang sehat dan produktif. (dkp)
